Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki sejumlah program strategis yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mengejar backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami juga memiliki sejumlah program unggulan di sektor perumahan. Jadi hasil pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Indonesia," katanya dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (31/1/2023).
Zainal menjelaskan, ada sejumlah program di bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023. Beberapa program tersebut antara lain pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), serta rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Berdasarkan data Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, pembangunan Rusun tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5.379 unit dengan alokasi dana sebesar Rp2 triliun. Pembangunannya mencakup untuk hunian pekerja konstruksi IKN yang dibangun sebanyak 22 tower atau 1.040 unit senilai Rp596,51 miliar.
Selain di IKN, lokasi pembangunan Rusun tersebar di sejumlah wilayah antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh), Ponpes Ali Baharudin (Sumut), RSUD Raden Mattaher (Jambi), Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar), Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel), Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim).
Baca Juga
Selanjutnya adalah Rusun STAIN Kendari Kampus II (Sultra), Rusun Institut Teknologi Sumatera (Lampung), Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Sumsel), Rusun RSUD Ir. Soekarno (Babel), Rusun Kementerian Keuangan Jayapura dan Merauke (Papua).
Lalu, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang (Banten), Bina Insan Mulia Cirebon (Jabar), Rusun Lansia Gorontalo (Gorontalo) dan termasuk program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan Rusus sebanyak 3.362 unit senilai Rp89 miliar. Pembangunan Rusus ditujukan untuk masyarakat terdampak Bencana Alam dan Konflik Sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Lebak, termasuk pelaksanaan kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) 360 unit.
Untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit dengan alokasi dana Rp3,19 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) [senilai Rp38 miliar] untuk perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi, tiga lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa," tandasnya.
.JPG?w=300&h=221)
