Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu yang lalu mengkritik kondisi utang pemerintah yang melonjak hingga mencapai Rp7.733 triliun. Simak 3 fakta soal utang pemerintah Indonesia berikut ini.
Untuk mencegah salah kaprah, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjawab dengan kondisi faktual di lapangan. Yustinus menyebutkan, dengan kondisi global kala itu, di mana penerimaan negara melandai dan kebutuhan pembiayaan berbagai belanja publik meningkat untuk mengejar kemajuan, maka utang menjadi salah satu pilihan.
Hal tersebut juga mendorong tingginya rasio utang pemerintah yang sempat naik hampir 10 persen dalam satu tahun untuk menjaga ekonomi pada saat melawan pandemi Covid-19.
“Lihat saja lonjakan dari 30 persen ke 39,36 persen dalam setahun pada 2020, demi menangani dampak kesehatan, sosial & ekonomi karena Covid-19. Bukankah ini keniscayaan & justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah, yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik?” kata Yustinus seperti dikutip dalam Twitter pribadinya, Senin (23/1/2023).
Yustinus menegaskan bahwa kondisi utang pemerintah Indonesia saat ini masih wajar dan dalam batas yang aman.
Berikut 3 fakta utang pemerintah Indonesia Rp7.733 triliun yang dikritik AHY
1. Utang Melonjak
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp7.733,9 triliun pada akhir Desember 2022, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7.554,2 triliun.
Sementara bila melihat posisi utang pada Januari 2022 di angka Rp6.919 triliun, artinya sepanjang 2022 utang pemerintah bertambah Rp814,99 triliun.
Kemenkeu menyampaikan bahwa posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar.
Meskipun terjadi fluktuasi, peningkatan utang pemerintah masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.
2. Rasio Utang
Rasio utang ikut terkerek naik pada akhir Desember 2022 sehingga berada di posisi 39,57 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 atau secara year-on-year (yoy), rasio utang terhadap menurun dari sebelumnya 40,74 persen. Artinya, turun 1,17 persen.
3. Didominasi SBN
Satu hal yang menurut Stafsus Sri Mulyani, Yustinus, masih dalam kategori aman, yaitu karena instrumen surat berharga negara (SBN) mendominasi utang pemerintah.
Bila melihat kue utang pemerintah, sebesar 88,53 persen didominasi SBN, sementara sisanya berupa pinjaman asing. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing diperkirakan akan terus menurun, sehingga risiko nilai tukar juga dapat semakin terjaga.
Kemenkeu juga mencatat, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan diikuti Bank Indonesia, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir 2021 tercatat 19,05 persen, dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36 persen.
Perkembangan ini dinilai sebagai upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup.
