Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Mau Cek Proyek IKN Bulan Depan, Bakal Bawa Investor?

Presiden Jokowi bakal meninjau perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Februari 2023.
Presiden Jokowi bersama sejumlah jajaran di IKN, Selasa (25/10/2022) - BPMI Setpres/Laily Rachev.
Presiden Jokowi bersama sejumlah jajaran di IKN, Selasa (25/10/2022) - BPMI Setpres/Laily Rachev.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada Februari 2023.

Hal ini disampaikan Menteri Basuki usai menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

"Iya [Februari nanti akan tinjau pembangunan IKN]," kata Basuki kepada wartawan usai meninjau sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa kemungkinan pada Rabu (25/1/2023) dirinya akan segera berangkat ke Ibu Kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu untuk mempersiapkan kunjungan Jokowi.

"Ini saya besok bentar lagi mau cek untuk memastikan pada Februari 2023 beliau [Presiden Jokowi) bisa ke sana atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, dia mengamini bahwa peninjauan orang nomor satu di Indonesia ke IKN tersebut dalam rangka mempersiapkan untuk mengajak investor melihat lokasi Ibu Kota baru.

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa saat ini tidak ada kendala berarti dalam pembangunan fisik di IKN. Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sedang menyelesaikan sejumlah infrastruktur, seperti jalan raya untuk menunjang konektivitas.

"Tugas kami menyelesaikan jalan-jalan konektivitas, land development, kantor-kantor mulai bekerja," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah merencanakan pembangunan IKN dengan pendanaan yang mayoritas bersumber dari non-APBN. Total biaya pembangunan IKN, menurut estimasi awal pemerintah, sebesar Rp466 triliun yang sebanyak 80 persen bersumber dari non-APBN dan 20 persen dari APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper