Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan alokasi dana perlindungan sosial (Perlinsos) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp476 triliun pada 2023. Alokasi ini akan diserap untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos)
Sri Mulyani menjelaskan anggaran Perlinsos pada 2023 hampir sama dengan anggaran 2022. Kendati demikian, terdapat sejumlah komponen yang diubah atau didesain ulang sebab beberapa program bantuan pada 2022 tidak dilanjutkan ke tahun ini. Sebagai contoh, dana bantuan minyak goreng dan subsidi upah merupakan respons terhadap guncangan ekonomi pada tahun lalu.
“Pada 2023, anggaran perlindungan sosial di APBN sebesar Rp476 triliun, saya bersama-sama Bu Risma akan melihat aktivitas Kementerian Sosial yang memang betul-betul telah memberikan hasil yang sangat nyata dan diteruskan,” kata Sri Mulyani, dalam siaran langsung Youtube, Jumat (20/1/2023).
Sri Mulyani bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini berkunjung ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkait dengan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).
Sri Mulyani menegaskan anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin.
Perlindungan sosial merupakan salah satu alokasi belanja strategis negara untuk menangkal guncangan ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun ini.
Baca Juga
Selain perlindungan sosial, Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan belanja untuk ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu menjaga pertahanan dan stabilitas pangan Indonesia.
Di sektor energi, pemerintah menyiapkan dana Rp341 triliun guna menjaga ketahanan dan laju produksi. Adapun alokasi belanja di sektor infrastruktur disiapkan senilai Rp392 triliun.
Sementara itu, belanja untuk sektor kesehatan non-Covid19 dialokasikan sebesar Rp178 triliun, selanjutnya belanja pendidikan mencapai Rp612 triliun.
Pada tahun ini, pemerintah juga menyiapkan alokasi belanja untuk pentahapan pemilu senilai Rp21,86 triliun dan belanja terkait dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp23,9 triliun, terutama untuk infrastruktur senilai Rp21 triliun.
