Bisnis.com, JAKARTA – DKI Jakarta dinilai bisa belajar dari Singapura dan Swedia yang mampu mengimplementasikan kebijakan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan tidak banyak kota yang menerapkan kebijakan jalan berbayar karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat. Dia mencontohkan kota Stockholm, Swedia memerlukan referendum untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
“Di sisi lain, Singapura bisa menerapkan ERP karena pemerintahnya sangat kuat dan agak otoriter,” jelas Djoko dikutip dari keterangan resminya, Rabu (19/1/2023).
Meski demikian, beberapa negara terbukti dapat menerapkan kebijakan ini. Djoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia dapat belajar dari penerapan ERP di sejumlah negara.
Dia memaparkan, Singapura merupakan negara pertama yang menerapkan ERP pada tahun 1998, awalnya disebut urban road user charging. Sebelum ERP, Singapura menggunakan Area-Licensing Scheme (ALS).
Kemudian, pada 1998, ALS diganti dengan Electronic Road Pricing (ERP). Pemerintah Singapura memberlakukan ERP pada 42 titik pembayaran dengan kisaran tarif US$0,40 – US$6,20 yang dapat berubah sesuai jam dan beroperasi mulai jam 07.00 hingga 21.30.
Baca Juga
Dari penerapan tersebut, Pemerintah Singapura mendapat pemasukan bruto per tahunnya sebesar US$65 juta dan biaya operasional US$12,25 juta atau sekitar 19 persen dari penerimaan. Penerapan ERP di Singapura juga berdampak terhadap penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 25 persen.
Selanjutnya, kota Stockholm di Swedia memberlakukan ERP sebagai pajak yang dikenakan pada kendaraan yang memasuki Stockholm. Kebijakan ini dinamai Stockholm Congestion Tax (SCT) dan berlaku efektif 1 Agustus 2007 setelah 7 bulan melalui uji coba.
Pemerintah kota Stockholm memberlakukan ERP pada 18 titik pembayaran dengan kisaran tarif US$1,40 – US$2,85 dan beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.29 dari hari Senin hingga Jumat, kecuali Bulan Juli.
Dari kebijakan tersebut, Pemerintah kota Stockholm mendapatkan pemasukan bruto per tahun US$125 juta dari biaya operasional senilai US$23 juta. Selain itu penurunan lalu lintas juga terjadi sekitar 20 persen – 25 persen.
Wilayah lain yang memberlakukan jalan berbayar adalah Oslo, Norwegia. Djoko memaparkan, pemerintah setempat memberlakukan ERP pada 27 titik pembayaran dengan tarif sekitar US$5 – US$18 dan beroperasi selama setiap hari. Hasilnya, Oslo mendapatkan pemasukan bruto per tahun US$400 juta dengan biaya operasional US$45 juta. Sementara itu, penurunan lalu lintas di kota tersebut dengan penerapan ERP mencapai sebesar 10 persen.
Selanjutnya, kota London di Inggris juga menggagas penerapan ERP dengan konsep road charging dan mulai diterapkan pada 17 Februari 2003 oleh Walikota London Kenneth Robert Livingstone.
Kota London menerapkan ERP di seluruh kawasan dengan kisaran tarif US$13,60 – US$18,20 dan beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.00. Hasilnya, Kota London meraup pemasukan bruto US$450 juta per tahun dari biaya operasional US$300 juta. Penurunan arus lalu lintas juga terjadi sebesar 20 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
