Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memperkirakan nilai investasi hilirisasi dapat mencapai US$545,3 miliar yang dihasilkan dari 8 sektor prioritas.
Mengacu pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia Tahun 2023 – 2035, 8 sektor prioritas itu adalah mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, serta kehutanan.
“Ini adalah angka yang tidak sedikit, ini angka yang fantastis. Tapi ini adalah salah satu syarat untuk negara kita bisa lepas dari negara berkembang menjadi negara maju,” ujarnya dalam konferensi pers Hilirisasi Kunci Investasi dan Tantangan Investasi 2023, Selasa (17/1/2023).
Perkiraan total nilai investasi dari 8 sektor tersebut, perinciannya, mineral dan batubara mencapai US$427,1 miliar, minyak dan gas bumi senilai US$67,6 miliar. Selanjutnya, sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kelautan memiliki proyeksi nilai investasi sebesar US$50,6 miliar.
Menurut Bahlil, tidak ada cara lain untuk mendongkrak pertumbuhan investasi dan menciptakan lapangan kerja secara berkualitas, selain berfokus pada hilirisasi. Dia pun meyakini hal tersebut dapat membawa Indonesia meraih status negara maju.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan hambatan investasi yang menyelimuti Indonesia. Salah satunya terkait dengan masih banyaknya daerah yang belum memiliki perizinan rencana detail tata ruang (RDTR) terintegrasi dengan online single submission (OSS).
Dari total 2.000 RDTR, baru 118 daerah yang memiliki izin tersebut. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi para pelaku usaha kakap untuk menanamkan investasinya di Tanah Air.
“RDTR kita itu dari total 2.000, sekarang baru masuk 118 RDTR. Jadi, orang mau izin lokasi pabrik industri selama tidak masuk RDTR daerah ke OSS, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan selesai barang ini,” tutur Bahlil.
Selain itu, ada pula persoalan terkait dengan peraturan daerah (perda) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (RPBG). Bahlil menyatakan untuk perda yang belum dibuat, pihaknya akan segera membuat surat keputusan agar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat berjalan.
Selanjutnya, Kementerian Investasi akan berfokus mengurai persoalan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Semua hal tersebut akan menjadi fokus pemerintah untuk merealisasikan target investasi pada tahun ini.
