Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/1/2022). Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama pada tahun ini.
Jokowi melihat ada banyak capaian positif pada pertumbuhan ekonomi pada 2022 di tengah tekanan eksternal dan sejumlah kegentingan global. Dia memprediksi rata-rata pertumbuhan tahunan pada 2023 dapat mencapai 5,2–5,3 persen.
"Alhamdullilah, saya melihat banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal, di tengah kegentingan-kegentingan global yang memberikan ancaman risiko terhadap semua Negara. Tahun turbulensi pada 2022, kita lalui dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi berharap pada 2023 pendapatan negara dapat terus stabil setelah pada 2022 tumbuh sekitar 30,36 persen.
Sekadar informasi, dari sisi pendapatan negara, sepanjang tahun lalu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun dan tercatat 115,9 persen dari Perpres 98/2022 atau tumbuh 30,6 persen. Pendapatan negara sepanjang tahun lalu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp2.034,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun, serta PNBP Rp588,3 triliun.
Jokowi menilai tahun 2023 masih menjadi tahun yang tidak mudah atau tahun ujian bagi semua Negara di dunia. Tekanan geopolitik yang sangat tinggi, hingga pelemahan ekonomi dunia terutama Negara besar seperti Uni Eropa, China, Amerika Serikat (AS) sedikit banyak bisa berdampak bagi Indonesia.
Baca Juga
"Saya kira akan melemah semua, padahal ekspor kita dengan negara-negara itu sangat besar sehingga kita juga harus hati-hati," ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa Bank Dunia memproyeksikan petumbuhan ekonomi dunia menurun dari 2,9 menjadi hanya 1,7 persen pada tahun ini. Meskipun demikian, Kepala Negara tetap optimistis Indonesia mampu menghadapi setiap tekanan dengan baik pada tahun ini.
Oleh karenanya, Jokowi mewanti-wanti jajarannya untuk siap merespons dengan cepat setiap perubahan yang ada di dunia lewat kebijakan yang tepat. Pasalnya, potensi ekspor dan invesitasi di Tanah Air masih sangat baik, melalui program penghiliran atau hilirisasi.
"Ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi Negara," kata Jokowi.
Fokus APBN 2023
Presiden Jokowi secara khusus meminta agar APBN 2023 betul-betul difokuskan pada kegiatan dan program yang produktif seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Kemudian, APBN 2023 juga harus difokuskan pada penyelesaian masalah prioritas nasional di antaranya penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga agenda menjelang Pemilu.
"Kementerian [harus] mendorong transfer ke daerah, termasuk di dalamnya dana desa betul-betul disampaikan bahwa ini dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah, sehingga jangan sampai dananya ditransfer dan tidak memberikan efek tersebut," ungkap Jokowi.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar APBD harus sinkron dengan APBN. Artinya adalah APBD harus selaras dengan prioritas nasional, terutama terkait dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor serta investasi.
Sementara itu, yang berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara meminta para pembantunya untuk bekerja sama memantau secara rutin dan merespons dengan cepat melalui kebijakan yang tepat, seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
"Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng bareng supaya inflasi ini bisa ditekan di bawah 5 [persen]," tandasnya.
