Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan anggota Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023). Mereka menuntut pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi harga ayam hidup di tingkat peternak yang jatuh hingga Rp2.000-Rp3.000 per kilogram (kg) pada awal tahun ini.
Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan, harga livebird (LB) mulai turun sejak liburan Natal 2022. Harga LB berada di angka Rp15.000 per kg terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging. Harga di bawah harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp19.500-Rp20.000 per kg ini bertahan hingga saat ini.
“Sedangkan harga ayam di pasaran cenderung stabil di konsumen di sekitar Rp33.000-35.000 per kg,” ujar Alvino kepada awak media di sela-sela aksi, Selasa (10/1/2023).
Dia mengatakan, penurunan harga LB juga terjadi di Jawa Barat, yakni Rp18.000 per kg. Anjloknya harga tersebut berakibat pada lonjakan suplai ke wilayah Jabodetabek.
Menurut Alvino, penurunan harga ayam sejatinya sudah terjadi cukup lama. Pasalnya, kata dia, banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan peternak milik rakyat.
“Bahkan mereka menjual LB lebih murah, bahkan di bawah Peraturan Badan Pangan Nasional No.5/2022, yakni Rp21.000-Rp23.000 per kg,” ucapnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Alvino mengatakan, kondisi peternak diperberat oleh harga pakan yang terus meroket, yakni Rp8.300-Rp8.800 per kg. Padahal tahun lalu harga pakan Rp7.500 per kg.
“Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal, hari ini jagung turun di bawah Rp5.000 per kg, tapi harga pakan tidak turun,” jelas Alvino.
Ada 10 tuntutan yang disampaikan KPUN. Pertama, meminta kenaikan harga ayam di kandang. Kedua, peternak juga meminta perusahaan-perusahaan besar agar mematuhi harga sesuai dengan Perbadan No 5 tahun 2022.
Perusahaan besar itu di antaranya PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk., Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo Feedmill Tbk., PT Cheil Jedang Indonesia, PT New Hope Indonesia, PT Farmsco Feed, dan PT Gold Coin Indonesia.
Keempat, peternak meminta menteri pertanian dan dirjen PKH diganti. Kelima, cabut izin integrator yang tidak taat dan patuh kepada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022. Keenam, perusahaan integrasi tidak menjual ayam hidup ke pasar tradisional/becek.
Kemudian, peternak meminta bebaskan kuota impor bibit induk ayam atau grand parent stock (GPS), meminta tegakkan Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 dan tegas akan sanksinya, peternak juga meminta penurunan harga pakan ternak.
Terakhir, peternak rakyat ayam ras harus punya perlindungan sesuai amanat dasar negara Pancasila dan UU 1945 dan amanat UU No 18/2009 Jo UU 41/2014 tentang Peternak dan Kesehatan Hewan Pasal 23 ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dalam Peraturan Presiden.
