Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia kembali melakukan impor beras setelah mendapatkan predikat swasembada beras setelah 3 tahun berturut-turut berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa impor.
Indonesia bahkan meraih penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas pencapaian swasembada beras.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Bustanul Arifin, menegaskan bahwa importasi yang dilakukan tidak akan mengganggu status swasembada beras Indonesia, karena impor yang dilakukan hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional.
“Impor beras ini juga tidak mengganggu status swasembada beras, karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO,” kata Bustanul dalam keterangan resmi, Kamis (22/12/2022).
Bustanul yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyampaikan bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan impor beras sudah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.
Kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang semakin menipis. Cadangan beras tersebut, imbuhnya, memiliki peran penting dalam program pemerintah. Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial dan kegiatan pemerintah lainnya.
“Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” ujarnya.
Bustanul mengungkapkan, sebenarnya produksi beras tahun ini menginidikasikan adanya surplus. Dia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus mencapai 1,7 juta ton. Hanya saja, saat ini keberadaan stok beras 68 persen berada di rumah tangga, sehingga tidak bisa dibeli oleh pemerintah sebagai tambahan cadangan.
Selain itu, Perum Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri, karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah, yakni Rp8.300 per kilogram.
“Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” ungkapnya.
Sebagai Informasi, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200.000 ton beras akan masuk pada Desember 2022.
Adapun, sisanya sebanyak 300.000 ton direncanakan maksimal tiba pada 24 Februari 2023, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.
Hingga 20 Desember 2022, jumlah beras yang telah masuk ke Indonesia menurut data Perum Bulog sebesar 24.000 ton yang tersebar ke 3 pelabuhan, yaitu Merak, Tanjung Priok, dan Panjang.
