Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor biji bauksit terhitung Juni tahun 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor biji bauksit," ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Jokowi menegaskan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi, supaya nilai tambah dinikmati di dalam negeri," jelasnya.
Sekadar informasi, Jokowi sebelumnya kembali mengeluarkan sinyal untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Ini menjadi sinyal penting sekaligus menunjukkan konsistensi kepala negara yang ingin mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Jokowi mengaku tidak takut kembali mendapatkan gugatan dari negara importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurutnya gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata hanya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas minerba di dalam negeri.
"Stop ekspor bahan bahan minerba kita. Kita stop lagi gugat lagi enggak apa-apa," kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Pemerintahan Jokowi memang sedang mendorong proses hilirisasi komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi mulai dari Batu Bara, CPO, hingga yang terakhir adalah nikel yang digugat Uni Eropa ke WTO.
Jokowi juga telah menunjukkan sinyal untuk kembali mengentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun.
Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya, dulu ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan US$1,1 miliar. Tahun ini perkiraannya pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel telah sudah melebihi US$30 miliar. "Melompat ke US$30 miliar betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh puluh tahun," ujarnya.
Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis. "Tapi satu persatu. Sekarang nikel, setelah dari sini saya akan umumkan lagi. Stop ini dah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
