Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas, di tengah gejolak ekonomi global.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sendiri sudah merancang APBN 2023 untuk merespons berbagai tantangan ekonomi yang akan terjadi pada 2023 mendatang sekaligus menjaga pemulihan ekonomi nasional.
“Untuk APBN 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi,” kata Jokowi usai memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Selain menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, serta mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, Jokowi memfokuskan APBN 2023 pada enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia.
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Baca Juga
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri, dan terakhir adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
