Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menilai ibu kota baru akan menjadi kesempatan yang baik untuk dikembangkan bagi pelaku usaha dalam negeri dan internasional.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Barawi mengatakan, pemerintah telah memulai sejumlah pembangunan untuk menunjukkan keseriusannya, seperti pembuatan jalan logistik dan juga pemetaan lahan atau land development.
Di samping itu, jalan tol penghubung antara IKN Nusantara ke Kota Balikpapan dan Samarinda pun sudah mulai dikerjakan.
Dengan pembangunan itu, kata Ali, IKN Nusantara akan menjadi lokasi yang strategis dengan jarak tempuh yang singkat.
"IKN menjadi captive market, Balikpapan tidak sampai 100 km ke Nusantara, ini populasi 900.000, Samarinda hampir 800.000. Pemerintah bangun infrastruktur, bangun bendungan, bangun jalan, sangat serius, ini kesempatan yang sangat bagus tidak hanya lokal, tapi internasional," ungkapnya, Selasa (29/11/2022).
Sementara itu, Ali menuturkan bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak hanya persoalan bisnis. Namun, sebagai upaya transformasi pembangunan yang tidak hanya ditujukan untuk Indonesia, tapi juga secara global.
Baca Juga
Dia mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan skema pendanaan untuk IKN Nusantara akan bersumber 20 persen dari APBN dan 80 persen dari pihak swasta.
Ali menuturkan, pemerintah pun sudah menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal yang akan berlaku di IKN Nusantara. Menurutnya, insentif yang akan diberikan akan lebih baik jika dibandingkan dengan sistem pemberian insentif yang telah ada saat ini.
"Sekarang sedang dalam tahap finalisasi untuk menjadi peraturan pemerintah," jelasnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai untuk menarik minat investor IKN butuh lebih dari sekedar obral insentif. Pasalnya, masih terdapat sejumlah persoalan mulai dari pengadaan lahan yang jelas mengingat prosesnya yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Di samping itu, risiko politik menyebabkan investor ragu terkait dengan kepastian kelanjutan proyek setelah 2024. Pasalnya, keraguan terkait dengan arah kebijakan pemerintahan baru pasti menjadi salah satu isu di kalangan investor.
"Masalah teknis lain soal akses infrastruktur dasar mungkin butuh 20 tahun sehingga investor tertarik bergabung. Harus siap dulu jalan dasar, jembatan, pelabuhan yang kapasitasnya besar, dan moda transportasi publik," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/11/2022).
Bhima menambahka, investor juga menanyakan jaminan penduduk yang akan masuk ke IKN. Menurutnya, belum ada jumlah pasti terkait dengan proyeksi jumlah masyarakat yang akan menghuni IKN setidaknya dalam 10 tahun ke depan.
Hingga saat ini, kata Bhima, baru golongan aparatur sipil negara (ASN) saja yang dipastikan akan menghuni IKN Nusantara.
"Jumlah penduduk akan berkaitan dengan asumsi IRR yang didapat investor," jelasnya.
