Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemeritah menutup sejumlah pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara membuat emiten penambang komoditas itu perlu bergegas mendiversifikasikan bisnisnya.
Sementara itu, Korea Selatan, Inggris dan Jepang menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan MRT di Indonesia.
Berita tentang percepatan penutupan PLTU Batu Bara dan pengembangan proyek MRT bersama berita lainnya dikemas bisnisindonesia.id secara analitis dan mendalam.
Berikut, lima berita pilihan yang kami sajikan dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Rabu, 16 November 2022.
1. Emiten Batu Bara Terdesak Segera Diversifikasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk memulai pembahasan terkait dengan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dengan kapasitas 660 megawatt (MW) yang berlokasi di Jawa Barat.
Baca Juga
Penandatanganan itu juga mengikutsertakan mitra terkait seperti Cirebon Electric Power serta Indonesia Investment Authority (INA). Rencananya, pensiun dini PLTU milik swasta itu akan menggunakan pendanaan gabungan lewat skema energy transition mechanism (ETM).
2. Janji Presiden Jokowi pada Biden Cs Dorong Infrastruktur Hijau
Pembangunan infrastruktur hijau terus digaungkan pemerintah. Presiden Joko Widodo berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur dan industri hijau di Tanah Air.
Pemerintah Indonesia mendorong penguatan pembangunan di negara-negara berkembang. Namun, pembangunan infrastruktur di negara berkembang masih memerlukan sejumlah dukungan.
Adapun dukungan pada negara berkembang harus berupa country driven berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. 
Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama, serta pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri.
3. Tantangan Transisi Energi Indonesia: Listrik dan Investasi Mahal
Pekerja melakukan perawatan panel surya yang terpasang pada atap Pabrik Bogasari Cibitung saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (9/9/2022). Pengoperasian PLTS ini menjadi pilot project untuk 3 pabrik Bogasari lainnya yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Tangerang, dan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan konsep Green Industry atau Industri Hijau. Bisnis/Arief Hermawan
Namun, transisi energi dari fosil ke EBT bukanlah hal yang mudah karena penuh dengan tantangan. Keamanan pasokan hingga risiko mahalnya biaya energi yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi isu penting yang harus segera dicarikan solusinya.
Belum lagi persoalan investasinya yang membutuhkan biaya tidak sedikit, diperkirakan bisa mencapai sekitar US$5,7 miliar per tahun. Kondisi itu diperparah dengan rendahnya ketertarikan perbankan untuk berinvestasi di bidang EBT, dengan dalih bauran energi bersih dinilai masih berisiko tinggi.
4. 'PR' Persoalan Aturan Aset Kripto di Indonesia
Aturan mengenai aset kripto di Indonesia tidak luput dalam bahasan puncak acara B20 atau B20 Summit di Bali. Persoalan aset kripto disinggung oleh bos platform kripto internasional, CEO Binance Changpeng Zhao.
Dia menyoroti beberapa permasalahan atau pekerjaan rumah Indonesia untuk mengatur bisnis aset kripto.Salah satunya mengenai pajak kripto yang kurang optimal. Dia tidak mempermasalahakan adanya pajak kripto, namun menurutnya akan optimal jika pajak rendah.
Sebagai contoh, jika pajak dikenakan untuk transaksi US$99 atau US$100, maka pemerintah tidak akan mendapat pajak karena tidak ada yang melakukan transaksi dengan nominal tersebut. Sedangkan, dengan pajak yang rendah namun volume transaksi besar maka pemerintah akan mendapat lebih banyak dari pajak.
Meski begitu, jika pajak tidak diterapkan pada transaksi, dia menilai akan membuat transaksi menurun.
5. Tiga Negara Suntik Dana Proyek MRT, Jokowi Minta Ngebut
Jepang dan Inggris menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan fase tersebut. Kedua negara menandatangani Memorandum of Cooperation dan Letter of Intent dengan Indonesia di sela-sela KTT G20 di Bali.
Penandatanganan dua dokumen kerja sama tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dua nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line (Cikarang-Balaraja) Fase 1. Indonesia juga menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Inggris untuk Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.
Pada hari yang sama, Korea Selatan ikut menaruh investasi pada pengembangan MRT Fase 4 lintas Fatmawati - Kampung Rambutan. Komitmen ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Korsel.
