Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru akan balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah commercial operation date (COD) atau beroperasi komersial pada Juni 2023.
"Jadi sesuai perhitungan FS [feasibility study] itu [bisa balik modal] di 38 tahun," kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11/2022).
Dwiyana juga menjelaskan bahwa prediksi balik modal dalam kurun waktu hampir empat dekade itu dengan penetapan tarif Rp350.000 untuk jarak paling jauh.
Kendati demikian, selama tiga tahun pertama, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta agar tarif tertinggi ditetapkan sebesar Rp250.000 selama tiga tahun.
Adapun, saat ini pemerintah tengah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp3,2 triliun. Tambahan PMN itu guna menyetorkan modal ke ke ekuitas KCIC, di mana KAI berperan sebagai pemimpin konsorsium BUMN Indonesia, dalam rangka pembayaran pembengkakan biaya proyek.
Biaya bengkak atau overrun cost proyek kereta cepat hasil review teranyar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni US$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun. Biaya bengkak akan dibayar dengan proporsi 25 persen ekuitas KCIC dan 75 persen pinjaman China Development Bank (CDB).
Direktur Utama PT KAI berharap tambahan PMN Rp3,2 triliun turun sebelum akhir tahun ini guna membantu pembayaran biaya bengkak proyek kereta cepat.
Didiek menyampaikan bahwa tambahan PMN tersebut bisa menjamin kesinambungan dan keberlanjutan proyek kereta cepat untuk bisa mulai beroperasi pada Juni 2023.
"Kalau PMN ini diberikan maksimal Desember [2022], maka kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Proyek akan selesai pertengahan 2023," ujarnya.
Adapun, saat ini pemerintah Indonesia dan China masih negosiasi mengenai perhitungan biaya bengkak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum selesai.
"[Cost overrun] dalam proses negosiasi ya. Artinya diskusi terus dilakukan. Semua masih dalam timeline pemenuhan pendanaan cost overrun. Komitmen pemerintah Indonesia dan China sama yaitu untuk segera bisa mendapatkan pendanaan cost overrun agar bisa segera berprogres," kata Dwiyana di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11/2022).
Menurut Dwiyana, negosiasi yang masih berlangsung disebabkan oleh perbedaan asumsi perhitungan biaya bengkak proyek. Misalnya, terkait dengan penyediaan sistem persinyalan kereta GSM-R yang gratis di China, tapi harus berbayar di Indonesia kepada Telkomsel.
"Pemerintah [Indonesia] sudah menyampaikan ke pemerintah China dalam pembahasan terakhir bahwa itu yang terjadi di indonesia. Bahwa pada praktiknya di Indonesia sejak 1990-an frekuensi GSM-R sudah dipakai industri telekomunikasi," jelasnya.
