Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional harus menerima imbas pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan utilisasi di industri tersebut.
Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Ferry Hadiyanto mengungkapkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi industri TPT, baik dari kondisi pasar global maupun nasional, yang terus menekan.
"Kalau negara lain hanya pusing akibat masalah global, kalau kita selain global, lokal juga masalah," kata Ferry dalam konferensi pers 'Badai PHK di Industri TPT, Produsen Minta Pemerintah Turun Tangan', Rabu (2/11/2022).
Ferry menyebutkan, secara nasional tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, yaitu upah minimum yang menjadi beban, inflasi, dan keterbukaan impor melalui marketplace yang masih belum ada jalan keluar.
Kondisi hubungan industrial serta penetapan upah minimum untuk 2023 merupakan aspek yang menjadi bagian dari pengambilan keputusan PHK yang masif, khususnya di Jawa Barat.
Terkait keterbukaan impor, dia mencontohkan, impor jaket atau sepatu dari China lewat marketplace harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di mal.
Baca Juga
"Saya pikir ini untuk jangka pendek harus ada solusinya, paling tidak bagaimana menjaga kestabilan kinerja industri TPT ini," jelasnya.
Di samping itu, kenaikan harga BBM, listrik, gas, dan harga pangan diperkirakan dapat mendorong inflasi tahun ini diperkirakan lebih dari 5 persen. Dia juga mengingatkan adanya tekanan depresiasi nilai tukar yang semakin memberatkan pelaku usaha TPT.
"Sebagian besar kan, material impor dan sepertinya Bank Indonesia ini masih menganggap bahwa nilai tukar sekarang itu masih sehat padahal bagi pengusaha, turun Rp500-1.000 saja sangat terasa," paparnya.
Adapun, faktor global yang dirasakan merupakan imbas dari perang Rusia-Ukraina yang membuat pasar ekspor tertekan di mana rantai pasok dan musim dingin menjadi faktor penentu dalam jangka pendek.
"Di kondisi saat ini, negara di Eropa dan Amerika Serikat akan mementingkan belanja pangan dan energi," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat Yan Mei melaporkan sebanyak 64.000 pekerja mengalami PHK dari 124 perusahaan.
"Sudah ada 14 kabupaten/kota yang memberikan laporan mengenai pengurangan atau putus kontrak. Jika ditotal, dari pengurangan dan putus kontrak hingga saat ini tercatat sebanyak 64.000 pekerja dari 124 perusahaan," kata Yan Mei.
