Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Ditjen Pajak Sita Ruko Rp24,4 Miliar Milik Pengemplang Pajak di Palembang

Penyitaan dilakukan oleh Ditjen Pajak ke Kemenkeu atas kasus yang merugikan negara hingga Rp24,4 miliar.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 02 November 2022  |  20:19 WIB
Ditjen Pajak Sita Ruko Rp24,4 Miliar Milik Pengemplang Pajak di Palembang
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan - Reuters/Iqro Rinaldi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyita dua unit ruko senilai Rp9,2 miliar milik pengemplang pajak di Palembang, Sumatera Selatan. Penyitaan dilakukan atas kasus yang merugikan negara hingga Rp24,4 miliar.

Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak menggeledah sekaligus menyita dua unit ruko dari wajib pajak berinisial M alias A. Tersangka penggelapan pajak itu merupakan pemilik PT GIPE dan PT DPM Cabang Palembang.

"Melalui kedua perusahaannya tersebut, dia diduga kuat telah mengemplang pajak dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2018," dikutip dari laman Ditjen Pajak pada Rabu (2/11/2022).

Tersangka dijerat Pasal 39 ayat (1) dan/atau 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

M alias A dapat diancam pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun. Dia pun dapat didenda minimal dua kali hingga enam kali jumlah pajak terutan yang tidak atau kurang dibayar dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak.

"Kedua ruko yang telah disita selanjutnya akan dinilai oleh tim penilai Kantor Wilayah DJP Sumatra Selatan dan Bangka Belitung untuk menjadi barang bukti dalam persidangan serta jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara," tertulis di situs Ditjen Pajak.

Sebelumnya, Ditjen Pajak pun mempidanakan pria berinisial D, yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang PT GIPE dan pengendali PT DPM di Palembang. Terdapat dugaan kuat D menggelapkan pajak dengan modus penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

D melakukan penggelapan pajak atas transaksi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menyebabkan kerugian negara hingga Rp24,4 miliar. Akibat perbuatannya itu, empat truk tangki bahan bakar minyak atau BBM disita sebagai bukti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ditjen pajak wajib pajak pengemplangan pajak
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top