Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seluruh proyek infrastruktur untuk dapat diselesaikan paling lambat semester I/2024.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk membangun infrastruktur mendukung target-target RPJMN, PSN, dan kebijakan atau direktif nasional lainnya yang meliputi 24 major project dan 249 kawasan dalam RPJMN serta 124 PSN yang menjadi kewenangan kementerian.
Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur pada 2023–2024 akan difokuskan pada program infrastruktur kerakyatan. Hal itu telah menjadi pesan yang ditekankan pemerintah dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Semua pekerjaan PSN dan non-PSN harus bisa diselesaikan semester pertama 2024 semua diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat sehingga itu menjadi pegangan kriteria penyusunan program 2024," ujar Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022, Senin (31/10/2022).
Basuki menjelaskan dengan acuan tersebut, pihaknya akan ssngat selektif untuk melaksanakan proyek-proyek baru sepanjang 2023–2024.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 120/2022, Basuki mengatakan presiden telah memberikan penugasan khusus dalam rangka percepatan penyelesaian percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur.
Baca Juga
"Namun itu hanya untuk infra yang diperintahkan langsung presiden saat kunjungan kerja dan rapat yang dipimpin oleh presiden itu yang harus diprioritaskan pembangunannya," jelasnya.
