Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi stok beras nasional yang dikuasai pemerintah, dalam hal ini Perum Bulog, dianggap mengkhawatirkan karena hanya mencapai 673.613 ton atau 11,2 persen dari total beras yang ada pada Oktober 2022. Apabila masalah penyerapan beras atau gabah oleh Bulog tidak segera diselesaikan, ketahanan pangan Indonesia dinilai bisa terancam.
Pengamat pertanian Khudori mengatakan, cadangan beras Bulog dari awal Oktober 2022 ini sekitar 700.000 ton. Menurutnya, jika mengacu data Agustus dan September 2022, Bulog menyalurkan beras lewat Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar sebesar 200.000 ton per bulan. Jika setiap bulan disalurkan 200.000 ton, artinya, pada akhir tahun stok Bulog hanya 100.000 ton.
“Sekarang stoknya 700.000 ton jadi tinggal 100.000 [akhir tahun]. Ini sedikit sekali, bahaya banget,” ujar Khudori saat dihubungi, Senin (31/10/2022).
Selain di Bulog, Bapanas mendapati sebaran stok beras nasional hingga minggu ke-2 Oktober 2022 sebanyak 49,8 persen berada di rumah tangga, 21,1 persen berada di penggilingan, dan 12,3 persen berada di pedagang, sedangkan 4,9 persennya ada di hotel, restoran, dan lain-lain, dan 0,6 persen ada di Pasar Induk Cipinang. Bapanas memperkirakan stok beras nasional yang tersebar itu setidaknya 5,5-5,7 juta ton.
Khudori khawatir dengan cadangan yang tiris tersebut, nantinya pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar. Sejatinya, pemerintah menetapkan standar beras nasional di Bulog sebesar 1-1,5 juta ton.
“Ini bahaya buat pasar. Yang punya stok, itu bisa mendikte pasar, swasta dan penggilingan. Pemerintah kalau mau intervensi tidak punya barang. Kita Februari baru bisa panen,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Khudori mengungkapkan penyebab Bulog tidak mampu menyerap secara maksimal. Dia menjelaskan, sejak program Raskin/Rastra hilang sama sekali pada 2020, penyerapan beras Bulog di hilir menjadi tidak pasti. Dalam program tersebut, biasanya Bulog mendistribusikan 2,5-3 juta ton beras.
Namun, sejak program Raskin/Rastra diganti total dengan program Bantuan Non Tunai awal 2020-pandemi, beras Bulog rata-rata hanya terdistribusi 0,7 juta ton per tahun.
“Jadi, Bulog menyesuaikan, ngapain saya punya outlate cuma 1 juta nyerap banyak-banyak. Itu yang menyebabkan penyerapan Bulog jadi kecil,” ungkap Khudori.
Menurut dia, jikapun penyerapan Bulog besar, hal ini tentu akan membebankan Bulog. Sebab, idealnya beras hanya tahan 4 bulan. Jika lebih, tentu kualitas beras akan turun mutu.
“Ini momentum pemerintah mengevaluasi total. Jika ada penyerapan di hulu, harus ada kepastian penyaluran di hilir. Barang yang terus fresh itu enggak bisa. Kalau saya hitung 2 tahun terakhir itu penyaluran bulog hanya 125.000 ton. Nah, kalau itu kali 12, ya mungkin 1,5 ton. Bulog hanya bisa menyerap itu. Ketika ada Raskin/Rastra Bulog bisa menyerap setidaknya 2,5 juta,” jelas Khudori.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun.
"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, Jumat (28/10/2022).
Meski dibeli dengan harga berapa pun, beras yang dijual harus sesuai dengan batas harga Bulog, yaitu Rp 9.000 per kilogram (kg).
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyanggah apabila kondisi beras menipis. Menurutnya, pasokan dan jumlah stok beras nasional tahun ini dalam kondisi aman. Dia menyebut, panen kedua tahun ini di Agustus sekitar 13 juta ton lebih.
“Nah, oleh karena itu, setara berasnya 32 juta sekian dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? Over stock kita cukup," ujar Syahrul dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).
Dia menuturkan, panen raya Jawa Timur pada September-Desember tahun ini mencapai 1,15 juta ton. Kemudian, Jawa Tengah mencapai 1,01 juta ton, Jawa Barat 1,5 juta ton, dan Sulawesi Selatan 1,6 juta ton. Dengan catatan ini, Syahrul berharap Bulog melakukan penyerapan hingga 1,5 juta ton dan pembelian di atas harga pembelian pemerintah (HPP).
"Saya punya harapan para gubernur dan para bupati tidak hanya menunggu Bulog, tetapi juga masing-masing harus punya buffer stock. Mari kita segera beli beras rakyat, beras para petani sebagai rasa terima kasih kita yang mendorong mereka terus berproduksi," jelasnya.
