Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian perhubungan menawarkan sejumlah proyek kereta api perkotaan bagi para calon penanam modal. Proyek untuk mengatasi masalah kemacetan di kota besar itu ditawarkan dengan sejumlah insentif.
Sementara itu, kalangan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia masih menghadapi dilema dalam menerapkan penggunaan energi yang lebih bersih. Peluang memanfaatkan energi hijau berbenturan dengan penerapan tarif premium yang lebih tinggi jika menggunakan sumber energi non-PLN.
Bersama berita tentang peluang investasi kereta api perkotaan dan dilema pemanfaatan energi hijau di pusat perbelanjaan, redaksi Bisnisindonesia.id menghidangkan berbagai informasi secara lebih mendalam dan analitis.
Berikut lima berita pilihan dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Jumat, 21 Oktober 2022 yang kami sajikan untuk Anda, para pembaca yang budiman.
1. Berburu Investor Proyek Kereta Api Perkotaaan
Kementerian Perhubungan fokus menawarkan sejumlah proyek perkeretaapian perkotaan kepada investor guna menyelesaikan masalah kemacetan di kota besar. Sederet insentif diberikan pemerintah untuk menarik minat investor.
Baca Juga
Beberapa proyek yang ditawarkan kepada calon pemodal adalah kereta Perkotaan Semarang, kereta Perkotaan Bandung dan moda raya terpadu (MRT) Jakarta. Saat ini hanya kereta Perkotaan Semarang yang masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).
Ketiga proyek kereta perkotaan itu disebut dapat menjadi daya tarik bagi investor.
2. Sederet Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Selama Sewindu
Rabu (20/10/2022), pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tepat memasuki tahun ke delapan. Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi gencar melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan tol, jalan nontol, bendungan, irigasi, bandara, pelabuhan, bendungan, dan juga perumahan.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR per September 2022, secara kumulatif total jalan tol yang beroperasi pada periode 1978 -2022 sebanyak 69 ruas dengan panjang 2.550,53 km di berbagai pelosok negeri.
Periode 2015 - 2022 jalan tol yang beroperasi telah bertambah sepanjang 1.607 km dengan 37 ruas. Sementara itu, jalan tol yang tengah dalam konstruksi sebanyak 31 yang mencakup Trans Jawa, Non-Trans Jawa, Jabodetabek, dan Trans Sumatera.
Pemerintahan Jokowi juga cukup masif dalam pembangunan bendungan. Tercatat ada 18 bendungan yang konstruksinya dimulai pada era SBY, tetapi diselesaikan pada era Jokowi. Secara total, Presiden ke-7 RI ini juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat.
3. Ekspansi AstraPay Lewat Kerja Sama Diler Toyota Keluarga Kalla
Astrapay/Astra
Kalla Toyota merupakan bagian dari Kalla Group sebagai salah satu Authorized Main Dealer Toyota di Tanah Air, dengan wilayah pemasaran di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Kini, APM besutan Hadji Kalla yang sempat dipimpin oleh Jusuf Kalla ini memiliki 30 cabang yang meliputi penjualan kendaraan baru, servis dan penyediaan suku cadang, serta Used Car dan Otoxpert.
Kalla Toyota merupakan partner strategis bagi AstraPay untuk semakin meningkatkan transaksi digital bagi masyarakat di wilayah Sulawesi. Terkini, AstraPay resmi hadir di Makasar menghadirkan layanan transaksi digital melalui QRIS di seluruh outlet Kalla Toyota dengan pemberian promosi
4. Menyikapi Tantangan Menggapai Investasi Besar Petrokimia
Pemerintah tengah mengejar potensi investasi di industri petrokimia senilai US$200 miliar. Ada sejumlah tantangan yang perlu disikapi agar sektor terbesar ketiga penopang ekonomi ini bisa mendukung target substitusi impor.
Target investasi tersebut dikejar agar bisa masuk ke industri petrokimia. Investasi dikejar untuk mengisi industri hulu sektor farmasi.
Sejumlah negara disasar sebagai target untuk menanamkan modal di Industri Petrokimia di Tanah Air. Negara mana saja yang dimaksud?
5. Kesimpangsiuran Regulasi dan Dilema Pengusaha untuk Transisi EBT
Kesimpangsiuran peraturan pemerintah terkait pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dinilai saling bertabrakan menimbulkan dilema bagi pelaku usaha dalam melakukan transisi energi.
Terkait penggunaan sumber energi listrik yang lebih bersih, misalnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan terdapat peraturan yang belum sinkron dalam pelaksanaan program energi hijau.
Salah satu contohnya adalah penggunaan genset gas untuk listrik di gedung pusat perbelanjaan yang disuplai dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk.. Jika dilihat dari sumber energi listriknya, tentunya penggunaan gas lebih ramah lingkungan ketimbang listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti diesel.
Namun, PLN akan mengenakan tarif premium yang lebih tinggi karena dianggap menggunakan sumber daya listrik lain, yakni PGN.