Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menggelar jajak pasar atau market sounding untuk promosi peluang investasi di IKN.
Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan pemerintah perlu kerja keras untuk dapat meyakinkan investor agar bersedia investasi di IKN. Hal tersebut disebabkan masih banyak calon investor yang ragu dan memilih untuk wait and see karena sejumlah alasan termasuk sentimen menjelang tahun politik dan isu ancaman resesi global.
"Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa pasca2024 pembangunan IKN akan tetap berjalan terus siapapun presidennya. Ini butuh pernyataan resmi dari ketua-ketua parpol besar sebagai bukti dukungan terhadap IKN," kata Nirwono kepada Bisnis, Senin (17/10/2022).
Dia melihat saat ini calon investor masih ragu karena ingin menunggu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meski, sebagian investor tersebut telah membuat letter of interest terhadap IKN.
Tak hanya itu, untuk lebih meyakinkan calon investor yang akan masuk ke IKN, maka pemerintah perlu berkomitmen untuk memberikan informasi perkembangan terbaru secara terbuka, termasuk mulai dari persiapan pekerjaan konstruksi infrastruktur yang sudah mulai saat ini.
"Pemerintah juga harus bisa meyakinkan bahwa Indonesia terhindar dari ancaman krisis ekonomi global maupun nasional sehingga pembangunan IKN akan tetap berjalan terus," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono mengatakan penjajakan pasar IKN akan digelar pekan ini bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Gelaran market sounding ini merupakan lanjutan dari acara Sosialisasi Peluang Investasi di IKN pada Senin (22/8/2022) lalu yang dilakukan Badan Otorita IKN bersama Kadin.
"Kegiatan jajak pasar pada pekan ini rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi tamu kehormatan sekaligus narasumber utama," ujar Sidik kepada wartawan, Senin (17/10/2022).
Tamu yang akan diundang dalam gelaran ini mencakup berbagai pelaku usaha dari lokal maupun luar negeri. Dengan begitu keterlibatan pelaku usaha akan lebih optimal dalam pembangunan IKN, salah satunya untuk mewujudkan target 2024 di mana terbentuknya ekosistem kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
