Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hadi Tjahjanto Ungkap Strategi Kementerian ATR/BPN Atasi Ancaman Resesi

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan strategi pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman resesi pada 2023.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kiri) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kiri) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kanan) memberikan keterangan pers seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki cara sendiri untuk menghadapi ancaman resesi pada 2023 akibat krisis ekonomi global.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan salah satu yang dapat dilakukan pemerintah lewat instansinya yakni memberikan kepastian hukum terhadap tanah milik masyarakat.

Hal tersebut dapat didorong lewat dua upaya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

"Ini bagian dari menyejahterakan masyarakat, karena hanya dengan 10-20 meter, mereka bisa meningkatkan perekonomiannya," kata Hadi, dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Minggu (16/10/2022).

Program PTSL diyakini dapat membuat total 126 juta bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia dapat diselesaikan pada 2025 mendatang.

Pasalnya, pada 2015 sebelum ada program PTSL hanya ada 80 juta yang hak kelolanya pasti untuk masyarakat. Sementara saat ini, total sudah ada 82 juta bidang dan 100 juta bidang tanah yang sudah dipetakan.

"Kita sudah buatkan roadmap bahwa 2023 kita memetakan 11 juta, kemudian pada 2024 sebanyak 11 juta dan 2025 sejumlah 3 juta. Jika ditotal sudah ada 126 juta, jadi perintah Pak Presiden menyelesaikan 126 juta bidang tanah sudah terdaftar bisa selesai," ujarnya.

Tak hanya program PTSL, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini juga memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat melalui Reforma Agraria. Sebab, program ini dapat menciptakan penataan aset sehingga dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Hadi meminta jajaran Kanwil-Kanwil (BPN) di berbagai daerah untuk berkoordinasi dengan gubernur agar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) segera diaktifkan untuk mencari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan diredistribusi kepada warga.

Dengan demikian, ancaman krisis ekonomi global tidak akan menyulitkan masyarakat, karena dilakukan percepatan program PTSL dan reforma agraria.

"Dan terus kita gelorakan percepatan PTSL, kita selesaikan persoalan agraria, agar ancaman ke depan, krisis ekonomi melanda tapi tidak ada yang kelaparan," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper