Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI di Tambang Grasberg, Papua berakhir pada 2041.
“Tidak menutup kemungkinan untuk kami pemerintah mengkaji keberlangsungan Freeport pasca kontraknya karena itu kasih kami waktu untuk mengkaji yang baik,” kata Bahlil selepas acara Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat (7/10/2022).
Pemerintah, kata Bahlil, berkepentingan untuk menjaga keberlanjutan operasi tambang di salah satu wilayah kerja hasil mineral terbesar di dunia tersebut. Apalagi, investasi yang sudah digelontorkan untuk operasi tersebut terlalu besar dan berpotensi untuk meningkat kembali hingga IUPK berakhir nanti.
Di sisi lain, Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir terkait dengan rencana perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia mendatang. Alasannya, saham mayoritas PTFI dipegang oleh pemerintah dengan porsi kepemilikan mencapai 51 persen.
“Kita tidak boleh lagi berpikir Freeport ini punya orang lain, Freeport sekarang ini punya pemerintah Indonesia dengan sahamnya 51 persen punya BUMN,” tuturnya.
Seperti diketahui, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Adapun saham milik pemerintah itu tertuang dari kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).
Baca Juga
Chairman of the Board and CEO Freeport McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan terlalu dini untuk mendiskusikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tambang Grasberg, Papua.
Hal itu disampaikan Richard berkaitan dengan kabar seliwer soal negosiasi yang disebutkan sudah terjadi antara Freeport McMoRan dan pemerintah untuk memperpanjang IUPK PTFI yang akan berakhir pada 2041 mendatang.
“Ini terlalu dini untuk membuat pernyataan tentang diskusi perpanjangan izin tambang tersebut, sumber daya ada di sana dan menjadi perhatian para pemegang saham untuk mengolah sumber daya itu,” kata Richard selepas acara Orasi Ilmiah PTFI di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (5/10/2022).
Kendati demikian, Richard menegaskan, rencana perpanjangan izin operasi di Tambang Grasberg tersebut sepenuhnya menjadi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas PTFI.
“Ini bukan soal perpanjangan untuk investor, ini perpanjangan untuk PTFA dan PTFA adalah perusahaan Indonesia dengan 51 persen kepemilikan saham dan aset,” tuturnya.
Sebelumnya, Holding BUMN Pertambangan MIND ID meminta dukungan politik dari parlemen untuk menjaga keberlanjutan operasional PTFI di Tambang Grasberg tersebut.
Dukungan itu berkaitan dengan keberlanjutan dari penambangan serta hilirisasi konsentrat tembaga di Tanah Air yang belakangan sedang diintensifkan PTFI.
“Karena kita takut tingkat perkembangannya menurun menjelang 2041 kalau belum ada kepastian setelah 2041 IUPK-nya apakah dilanjutkan,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat rapat dengar pendapat pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Adapun, PTFI menargetkan dapat menyetor uang mencapai US$80 miliar atau setara dengan Rp1.128 triliun, kurs Rp15.230, pada kas negara secara langsung hingga 2041 mendatang. Asumsinya harga tembaga US$4 dan harga emas berada di kisaran US$1.800 saat itu.
Di sisi lain, PTFI telah mengalokasikan investasi tambahan mencapai US$18,6 miliar atau setara dengan Rp283,76 triliun terkait dengan pengembangan tambang dan hilirisasi tembaga milik perseroan untuk periode 2021 hingga 2041 mendatang.
Investasi yang relatif besar itu dilakukan setelah perhitungan cadangan bijih milik perseroan diproyeksikan masih dapat ditambang hingga 2052 mendatang. Malahan, kapasitas sumber daya bijih potensial untuk dikembangkan berdasarkan perkiraan PTFI berada di kisaran 3 miliar ton.
