Pernyataan KCI terkait Rencana Akuisisi
Tidak hanya itu, Agus menilai rapat terbatas (ratas) presiden pada 8 Januari 2019 bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan akuisisi terhadap KCI.
"Terus juga kenapa ratas jadi dasar untuk mengambil kebijakan. Ratas itu tidak punya kekuatan hukumnya. Dia bukan sumber hukum kok, enak saja ratas jadi dasar mengambil kebijakan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa upaya akuisisi terhadap KCI terus dilakukan oleh MITJ. Dia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo.
"Ini kan amanat ratas [rapat terbatas] Pak Presiden yang notulensi sudah ada. Artinya, Jakarta terus berupaya apa yang sudah diamanatkan Pak Presiden," kata Syafrin, Kamis (29/9/2022).
Menurutnya, akuisisi akan melahirkan beberapa dampak positif di antaranya memudahkan integrasi antarmoda bersama TransJakarta, MRT, dan LRT.
"Seperti tahap awal, yang sudah di bawah kewenangan kita, MRT, LRT, dan TJ [TransJakarta]. Maka sistem pembayaran dan tarif integrasi kan sudah diintegrasikan, ke depan, setelah seluruh jalan, maka kita bisa integrasikan dengan KCI, KRL [Commuter Line]," paparnya.
Baca Juga
TANGGAPAN KCI
VP Corporate Secretary Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan rencana akuisisi tersebut. Menurutnya, perlu ada kajian lebih dalam sebelum melakukan akuisisi.
"Perlu kajian legalitas memungkinkan apa enggak karena KAI Commuter saat ini melayani justru lebih dari lima provinsi. Ada Jogja-Solo, Jabodetabek bahkan sampai Merak, Bandung, Surabaya, dan Malang sudah kita kelola. Ini perlu jadi pertimbangan jika memang DKI [Jakarta] ada niat untuk mengakuisisi," jelasnya, Rabu (5/10/2022).
Dia mengatakan, anak usaha BUMN itu kini masih fokus untuk meningkatkan frekuensi perjalanan coomuterline dan minat masyarakat untuk menggunakan salah satu moda transportasi publik tersebut.
"Kalau ke KAI Commuter secara langsung tidak ada. Mungkin sama pemegang saham ada pembicaraan ke situ tapi pasti ada kajian-kajiannya," lanjutnya.
Menurut Anne, proses akuisisi pasti tidak mudah. Harus ada kajian dari berbagai sisi seperti hukum (legal), bisnis, keuangan, dan aturan yang menaungi perusahaan.
Apalagi, KAI Commuter yang mengoperasikan KRL Jabodetabek tidak hanya berada pada satu provinsi saja.
"Sampai saat ini, kalau dari KAI Commuter yang sudah melayani Jabodetabek, Jogja-Solo, Bandung, dan Surabaya, apakah iya DKI [Jakarta] yang mengelola itu semua?," terang Anne.
