Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu memerintahkan agar segala bentuk perizinan investasi disederhanakan, salah satunya terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Cascade.
"Presiden sangat concern ya, bahkan proyek Kayan ini di Kaltara [Kalimantan Utara] beberapa kali disebut oleh presiden," kata Moeldoko saat menghadiri acara penandatangan kerja sama PT Kayan Hydro Energy (KHE) dengan Sumitomo Coporation terkait proyek PLTA, Kamis (6/10/2022).
Dia menyebut, Jokowi sangat memegang teguh komitmen bahwa pada 2060 Indonesia harus menuju zero emission. Salah satu yang jadi perhatian presiden adalah proyek PLTA Kayan di Provinsi Kalimantan Utara tepatnya di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan tersebut.
Maka dari itu, Moeldoko menegaskan pemerintah berusaha kuat untuk menyederhanakan perizinan dari proyek yang sudah berjalan ini.
"Presiden Jokowi sangat tegas kalau semua perizinan itu disederhanakan dari yang jumlahnya puluhan kurangi lagi, kurangi lagi. Itu maknanya presiden memberi karpet merah sebenarnya pada siapapun yang akan melakukan investasi di Indonesia baik investor dalam negeri maupun luar negeri," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT KHE Andrew Suryali mengatakan, hari ini pihaknya meneken kerja sama pembangunan PLTA Kayan Cascade dengan Sumitomo Coporation. Nilai investasi proyek tersebut senilai US$17 miliar.
Baca Juga
Andrew mengatakan dengan launching dan penandatanganan ini, keduanya sepakat untuk jadi partnership dalam pembangunan PLTA yang berlokasi di Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut.
"Berkat kesungguhan dan ketelatenan dua belah pihak, akhirnya PT Kayan Hydro Energy dan Sumitomo Coporation melakukan penandatanganan sebagai realisasi dari kerja sama pembangunan PLTA KHE Cascade di Kalimantan Utara dengan nilai investasi sebesar US$17 miliar," katanya saat launching.
Andrew menyebut proyek ini merupakan penjajakan pengembangan green industry di Kaltara dengan memanfaatkan energi dari PLTA yang akan dibangun.
Sejauh ini, sambungnya, KHE telah mendapatkan izin utama yang diperlukan untuk mengembangkan PLTA dengan kapasitas 9.000 megawatt (MW) dan terbagi dalam lima bendungan itu.
"Proyek ini sudah berjalan sejak 2011 dan sudah melengkapi semua perizinan yang diperlukan," ucap dia.
Pada saat ini, Andrew melanjutkan, pihaknya tengah melakukan pembangunan infrastruktur awal bendungan. Diperkirakan pada 2023 akan dilanjutkan untuk membangun infrastruktur pendukung bendungan dan bangunan pengelak (diversion channel) bendungan yang jadi anak tangga pertama dalam tangga cascade.
Nantinya, tambah dia, listrik yang dihasilkan oleh proyek PLTA ini akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya.
"Dengan terbangunnya PLTA Kayan, maka daya tarik kawasan industri hijau ini akan semakin kuat bagi seluruh kalangan industri yang peduli pada pengurangan emisi karbon," imbuh Andrew.
