Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 4 Isu Paling Disorot Versi Indikator: Harga Kebutuhan Pokok Paling Penting Diperhatikan Capres

Survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 42,9 persen responden mengatakan pengendalian harga kebutuhan pokok halpaling mendesak yang mesti diselesaikan.
Jumpa pers Survei Indikator/Bisnis
Jumpa pers Survei Indikator/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA- Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi masalah yang dinilai paling mendesak oleh masyarakat di Tanah Air. Berbeda dari isu top lainnya, harga kebutuhan pokok disebut jadi yang paling penting diperhatikan oleh calon presiden (Capres).

Menurut hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, sebanyak 42,9 persen dari total 1.220 responden tatap muka mengatakan pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang mesti diselesaikan pemerintah.

"Ini penting buat para calon presiden dan pemerintah. Jelas, mereka yang menginginkan pengendalian harga kebutuhan pokok betul-betul dominan," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Situasi saat ini, jelasnya, berbeda dengan yang ditunjukkan hasil survey pada periode 2020 hingga awal 2021 di mana sebagian besar masyarakat menyebut pengendalian pandemi Covid-19 sebagai isu paling mendesak.

Namun, dalam survey terbaru yang dilakukan pada 13-20 September 2022 tersebut, responden yang menilai pengendalian virus corona sebagai masalah mendesak hanya sebesar 0,4 persen.

"Sekarang isunya adalah inflasi. Meskipun inflasi RI tak setinggi negara lain, tapi masyarakat melihat pengendalian harga bahan pokok sebagai isu utama," kata Burhanuddin.

Setelah pengendalian harga pangan, masalah mendesak berikutnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, setelah pandemi masyarakat memerlukan pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penciptaan lapangan pekerjaan dinilai sulit untuk dilakukan tanpa investasi.

Survey Indikator menunjukkan sebanyak 16 persen responden mengatakan hal itu sebagai masalah mendesak.

Masalah ketiga yang paling disorot adalah mengurangi kemiskinan. Yakni, sebanyak 9,3 responden. Di belakangnya, menyusul isu pemberantasan korupsi dengan jumlah responden sebesar 9 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rahmad Fauzan
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper