Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan BUMN PT Pelindo (Persero) menargetkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara, untuk bisa menjadi transhipment port alias hub di mana kapal-kapal besar dari berbagai negara bersandar. Terdapat sejumlah aspek yang harus dipenuhi agar main line operator (MLO) tertarik untuk bersandar di Indonesia.
Pengamat maritim dari Indonesia Maritime, Logistics and Transportation Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan terdapat setidaknya tiga aspek yang harus dipenuhi agar ambisi transhipment port di Indonesia bisa terealisasi.
Pertama, kedalaman perairan serta kapasitas bakal calon pelabuhan transhipment. Ridwan menilai pemerintah dan Pelindo dalam hal ini perlu memastikan apakah kapal pengangkut besar atau mother vessel bisa bersandar di Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Pelabuhan di Indonesia kan di antaranya dilalui oleh jalur internasional. Hanya permasalahannya, memungkinkan kah mother vessel untuk generasi lanjut bersandar di pelabuhan itu? Apakah memungkinkan untuk kedalamannya," terang Ridwan, Rabu (28/9/2022).
Kedua, regulasi serta adanya badan otoritas pelabuhan yang menaungi pelabuhan. Regulasi yang dimaksud meliputi soal kepabeanan. Menurut Ridwan, tidak masalah apabila regulasi pada transhipment port di Indonesia mengadopsi regulasi transhipment port di negara lain yang sebelumnya sudah beroperasi.
Hal itu, lanjutnya, agar para operator pelayaran dari berbagai negara tertarik untuk menjadikan Indonesia sebagai hub kegiatan alih muatan kargo eskpor mereka.
Baca Juga
Terkait dengan otoritas pelabuhan, Ridwan menilai transhipment port harus dinaungi oleh lembaga setaraf Otoritas Pelabuhan Utama. Sebab, transhipment port nantinya akan melayani kargo negara-negara lain, sehingga otoritas harus memiliki kewenangan yang lebih besar guna menjamin kelancaran arus barang.
"Jangan sampai Pelabuhan Kuala Tanjung itu KSOP kelas 3 atau 4. Harus jadi Otoritas Pelabuhan Utama di situ. Karena ini transhipment buat kargo seluruh Indonesia dan negara lain kumpul di sana bisa mencapai 30 juta TEUs," tuturnya.
Ketiga, pemerintah dan Pelindo perlu memastikan adanya perusahaan pelayaran yang nantinya tertarik bermitra dengan pelabuhan untuk mengoperasikan transhipment port.
"Nah sejauh mana persiapan dari pemerintah untuk memberikan konsesi yang dalam hal ini untuk [operator] pelayaran agar mereka nyaman mengoperasikan pelabuhan [transhipment]," tutur Ridwan.
Adapun, PT Pelindo (Persero) mengeklaim bahwa sudah ada sejumlah perusahaan pelayaran (shipping line) yang tertarik untuk bergabung dengan BUMN pelabuhan itu dalam mengembangkan transhipment port di Indonesia.
Kendati demikian, Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono belum mau mengungkap perusahaan pelayaran mana saja yang sudah menyatakan ingin bergabung untuk mengembangkan pelabuhan di Indonesia menjadi hub kegiatan alih muatan kargo ekspor.
"Sudah [ada perusahaan yang mendekati]. Tapi masih saya close lah," ujar Arif sambil tertawa pada wawancaranya dengan Bisnis Indonesia, Senin (26/9/2022).
Arif menilai partisipasi perusahaan pelayaran dalam pengembangan transhipment port penting karena merupakan penggerak dari kegiatan kepelabuhanan tersebut. Dia menyebut sangat terbuka bagi perusahaan pelayaran yang ingin bergabung.
_(1).jpg?w=348&h=261)
