Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit dalam sepekan terakhir mengalami penurunan tipis sebesar Rp10 per kilogram (kg) dan terpantau masih 17 persen di bawah harga penetapan dinas perkebunan (disbun).
Berdasarkan data Apkasindo per 17 September 2022, harga TBS di petani swadaya atau mandiri terpantau rata-rata berada di angka Rp1.765 per kg. Sementara itu, untuk petani plasma atau mitra mencapai Rp2.023 per kg.
“Rata-rata harga TBS di 22 provinsi sawit pada 3 hari terakhir turun dibandingkan rata-rata harga penetapan disbun. Untuk petani swadaya penurunan ini 15-17 persen di bawah harga disbun, sedangkan petani bermitra penurunan dari harga disbun berkisar 2-5 persen,” ungkapnya, Minggu (18/9/2022).
Sebagai informasi, harga penetapan disbun terbaru per 14 September 2022, rata-rata nasional sebesar Rp2.092/kg, lebih tinggi Rp152 dari akhir Juli lalu. Sedangkan harga penetapan terendah berada di Banten (Rp1.400 per kg) dan tertinggi di Sumatra Barat (Rp2.573 per kg).
Gulat menyebutkan kondisi ekspor yang tengah lancar tidak berdampak pada bergairahnya harga TBS karena tidak terlepas dari harga hasil tender crude palm oil (CPO) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat harga tender fluktuatif dan berada di level Rp11.078 dalam sepekan terakhir.
“Ketidakstabilan harga CPO ini turut menyumbang tidak terkereknya harga TBS petani pada 1 minggu terakhir,” paparnya.
Sekadar informasi, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2022, Indonesia berhasil mengirimkan CPO ke berbagai negara tujuan dengan volume 2,16 juta ton sementara pada Agustus mencapai 3,6 juta ton, naik 1,44 juta ton dari Juli.
Meski penurunan harga TBS menurut Gulat tidak memiliki hubungan langsung dengan penaikan harga BBM, seharusnya jika ekspor lancar maka harga TBS dapat terdongkrak. Pasalnya selama ini harga TBS anjlok akibat ekspor yang tidak lancar sehingga pabrik kelapa sawit tidak dapat menyerap TBS petani.
Selain itu, lanjut Gulat, mekanisme penetapan harga TBS di Disbun Provinsi menjadi salah satu penyebab belum bergairahnya harga TBS karena masih menggunakan Permentan No. 1/2018 yang sudah diuji ke efektifan dan keadilannya di berbagai FGD dan Seminar Nasional ternyata sangat tidak efektif dan tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini.
“17 juta Petani sawit meminta kepada Presiden Jokowi, jika respon yang lambat dari Kementan masih seperti saat ini, supaya Bapak Presiden menyampaikan Bahasa yang sama ke Kementerian Pertanian sebagaimana Bapak Presiden mengkritisi Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini,” tutup Gulat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
