Bisnis.com, JAYAPURA – Pemerintah daerah maupun pusat diminta untuk meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Pelabuhan Depapre, Jayapura, khususnya infrastruktur jalan.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura menilai akses jalan pelabuhan yang diresmikan awal 2021 itu masih belum memadai. Padahal, fasilitas kepelabuhanan termasuk perkantorannya dinilai sudah berfungsi dengan baik.
"Aksesibilitasnya memang agak terhambat infrastruktur yang belum terlalu baik, khususnya jalan. Ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan. Semoga pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa memperbaiki itu," ujar Kepala KSOP Tingkat II Jayapura Agustinus kepada Tim Jelajah Pelabuhan Bisnis Indonesia, Kamis (15/9/2022).
Seperti diketahui, Pelabuhan Depapre merupakan salah satu pelabuhan yang beroperasi di Jayapura, Papua. Pelabuhan tersebut dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sejak awal tahun lalu, pelabuhan yang masih berumur muda itu telah melayani angkutan tol laut rute Papua dan Papua Barat. Pelabuhan itu juga melayani angkutan rute perintis ke daerah-daerah terpencil.
Adapun, Depapre bukan satu-satunya pelabuhan yang dinilai juga perlu perhatian pemerintah khususnya terkait dengan akses jalan. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Head Terminal Petikemas Jayapura Bani Sahara, infrastruktur jalan di luar pelabuhan dinilai belum mendukung operasional pelabuhan.
Luas jalan menuju Port Numbay itu dinilai masih sempit sehingga kerap menghambat jalan bagi truk barang atau kontainer.
"Jalan di luar itu kecil dan sempit. Sementara itu mobil-mobil peti kemas itu besar. Mungkin itu yang menghambat jalur logistik, tapi itu bukan wewenang kami [untuk menangani]," ujar Bani.
