Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) menilai positif usulan Banggar DPR untuk mengerek daya listrik pelanggan 450 volt ampere (VA) ke 900 VA dan pelanggan listrik 900 VA naik ke 1.200 VA pada 2023.
Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan usulan itu akan berdampak positif untuk kapasitas serapan dari sistem kelistrikan Jawa dan Bali milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang belakangan mengalami kelebihan pasokan atau oversupply akibat mega proyek 35.000 megawatt (MW) yang masih berjalan hingga 2028 mendatang.
“Semua yang bisa meningkatkan permintaan listrik itu kita dukung karena penyerapan energi itu masih dibutuhkan di Indonesia, kondisi oversupply juga dinamis,” kata Arthur saat dihubungi, Selasa (13/9/2022).
Arthur menambahkan usulan itu relatif membawa sentimen yang positif untuk iklim investasi pada sisi hulu kelistrikan nasional. Alasannya, peningkatan daya golongan subsidi itu bakal ikut mengerek potensi konsumsi dari kelebihan pasokan listrik PLN saat ini.
Apalagi, kata dia, pemerintah bersama dengan parlemen sepakat untuk mematok pertumbuhan ekonomi pada 2023 mencapai 5,3 persen secara tahunan. Artinya, kebutuhan kelistrikan domestik diperkirakan akan berada di angka 8 persen tahun depan.
“Seharusnya investasi di hulu positif ya kalau ada tambahan permintaan kan harus ada penambahan pasokan,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang-orang miskin dan rentan miskin, dari 450 VA menjadi 900 VA. Argumentasinya, kenaikan daya cenderung akan mendorong konsumsi listrik rumah tangga—meskipun masyarakat miskin dan rentan miskin sebenarnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Dia menyebut bahwa mekanisme itu akan menaikkan permintaan (demand), sehingga oversupply listrik akan berkurang. Bahkan, dia pun mengusulkan agar pemerintah menaikkan daya rumah tangga 900 VA menjadi 1.200 VA, agar demand lebih tinggi lagi.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA selesai, kenapa itu tidak ditempuh oleh pemerintah," kata Said.
Said pun mengaitkan sarannya itu dengan wacana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat—isu yang sedang getol disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia bahkan menyebut bahwa peningkatan daya listrik dan pemberian kompor listrik dapat mempengaruhi 'kecanduan' Indonesia terhadap minyak.
"Umpamanya kalau dulu di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat kita menerima tabung LPG 3 kilogram gratis, kenapa pemerintah tidak mencoba untuk yang 450 VA kita naikkan 900 VA, kasihlah kompor listrik gratis masyarakat itu, kan tidak apa-apa juga. Katanya kita sepakat membantu yang miskin, yang rentan miskin, tetapi kebijakannya selalu salah," ujarnya.
