Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu Sri Mulyani Ingin Tambah Kompensasi Energi Rp1,5 Triliun Tahun Depan

Pemerintah akan membahas forum Panja Belanja Pemerintah Pusat, diusulkan Rp1,5 triliun untuk menambah kompensasi dengan adanya kenaikan kurs menjadi Rp14.800.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). Bisnis/Abdurachman
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran kompensasi energi 2023 senilai Rp1,5 triliun. Selain itu, terdapat permintaan tambahan anggaran subsidi energi Rp1,3 triliun, seiring proyeksi naiknya penerimaan negara.

Hal tersebut tercantum dalam materi paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Menteri Hukum dan HAM, serta Bank Indonesia.

Dalam paparan mengenai Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah ingin memasukkan tambahan belanja non pendidikan senilai Rp11,2 triliun. Tambahan itu tidak tercantum dalam RAPBN 2023, tetapi masuk dalam postur sementara hasil pembahasan Kemenkeu dengan Banggar.

Terdapat keterangan dalam materi paparan Sri Mulyani itu, bahwa sebagian dari tambahan belanja non pendidikan ingin dianggarkan untuk kompensasi energi. Seperti diketahui, kompensasi diberikan atas penjualan jenis energi non-subsidi.

"Akan dibahas dalam forum Panja Belanja Pemerintah Pusat, diusulkan Rp1,5 triliun untuk menambah kompensasi dengan adanya kenaikan kurs menjadi Rp14.800," tertulis dalam materi paparan tersebut, dikutip pada Rabu (14/9/2022).

Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah belum mempublikasikan nilai atau proyeksi kompensasi energi 2023. Namun, nilai subsidi energi telah ditetapkan senilai Rp212 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp21,5 triliun, liquid petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram senilai Rp117,8 triliun, dan listrik Rp72,6 triliun.

Nilai subsidi energi itu tercatat bertambah Rp1,3 triliun dari rencana awal dalam RAPBN 2023. Banggar meminta pemerintah menaikkan target penerimaan negara hingga Rp19,4 triliun, sehingga target belanja pun naik di angka yang sama, salah satunya mencakup belanja subsidi energi.

"Dengan adanya perubahan penerimaan negara dan subsidi, kami menyampaikan usulan pendapatan negara dengan kesepakatan panja untuk menambah subsidi energi Rp1,3 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (14/9/2022).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper