Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai bahwa terdapat tantangan untuk mencapai target produk domestik bruto atau PDB Nominal pada 2023, yang naik dari proyeksi awal, karena sulitnya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 5,3 persen tahun depan.
Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan dan Banggar DPR, pemerintah mematok target PDB Nominal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 senilai Rp21.037,9 triliun. Jumlah itu naik dari target semula di angka Rp20.988,6 triliun.
Target PDB Nominal 2023 itu pun naik dari estimasi realisasi tahun ini di kisaran Rp18.000 triliun. Artinya, terdapat target penambahan PDB Nominal hingga Rp3.000 triliun pada tahun depan.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan bahwa estimasi PDB Nominal 2023 memang sejalan dengan asumsi makro dalam rancangan APBN tahun depan. Namun, tantangannya ada pada bagaimana mencapai berbagai asumsi makro tersebut sehingga target PDB bisa terpenuhi.
Dia menyoroti target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada tahun depan, yang melampaui kondisi pra-pandemi dengan tingkat pertumbuhan 5 persen. Menurut Faisal, berbagai kebijakan yang ada saat ini cenderung kontraktif sehingga menjadi tantangan untuk meningkatkan laju pertumbuhan lebih tinggi pada tahun depan.
"Ditambah ada efek inflasi tahun ini. Jadi, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan menjadi 5,3 persen pada 2023 itu menjadi semakin susah, apalagi ditambah pertimbangan dukungan fiskal 2023 semakin kontraktif lagi karena ingin mencapai defisit [APBN] di bawah 3 persen. Memang ini kalau dilihat dari kemungkinan tercapainya, terlalu optimistis menurut saya," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (13/9/2022).
Faisal menilai bahwa pemerintah harus melakukan perbaikan struktur ekonomi secara maksimal, yakni dengan meningkatkan konsumsi domestik dan tidak bergantung kepada penerimaan ekspor. Pasalnya, dia mengatakan masa-masa indah commodity boom diperkirakan berakhir tahun ini sehingga penerimaan tahun depan cenderung lebih rendah.
"Makanya, dukungan kebijakan pemerintah walaupun misalkan dari sisi fiskal lebih ketat, defisit kembali ke 3 persen, tinggal mengarahkan program pemerintah baik yang langsung spending dengan anggaran maupun dari sisi kebijakan insentif disinsentif untuk menggerakkan sektor riilnya," kata Faisal.
