Bisnis.com, JAKARTA – Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memenuhi panggilan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dan dirinya membahas IKN dari segi hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu beliau masalah percepatan IKN ini supaya bisa jalan, ini juga menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu. Pada waktu itu juga [membahas masalah IKN]," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu pun mengatakan siap membantu apabila pemerintah memerlukan analisis atau pertimbangan hukum, di mana ditekankan olehnya pada persoalan aspek hukum pembangunan IKN Nusantara. Bahkan, Yusril turut menyinggung soal pelibatan swasta dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Ya, [pelibatan swasta untuk membangun permukiman IKN] sangat memungkinkan dan memang sudah ada blok-blok yang sudah dipersiapkan oleh Otorita IKN yang diserahkan kepada swasta untuk mengembangkan itu," ujarnya.
Dia menjelaskan, tentang keterlibatan dari pihak swasta yang berkeinginan untuk mengembangkan commercial area IKN telah diberikan lampu hijau oleh Kepala Negara.
“Beliau [Jokowi] juga meminta kepada saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Bamsus (Bambang Susantono) Kepala IKN,” jelasnya.
Yusril pun kembali menegaskan bahwa Jokowi berfokus untuk membahas mengenai legalitas hukum dalam pembangunan IKN.
“Pak Presiden membicarakan masalah aspek legalitasnya, sebab kan semua peraturan UU sudah tersusun ya. Baik UU maupun PP sehingga kalau ada hal lebih detil yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum ataupun drafting mungkin saya bisa membantu,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah memulai pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan tahap awal dimulai dengan membangun Istana Negara dan lingkaran satu pusat pemerintahan.
Pemindahan ibu kota negara telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Proses pemindahan akan dilakukan bertahap pada 2022-2045.
