Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat bahwa terdapat 188 kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang selama periode Januari-Agustus 2022.
VP Public Relations KAI Joni Martinus merincikan bahwa dari 188 kecelakaan tersebut, 159 kasus terjadi di perlintasan yang tidak dijaga, sementara itu 29 kasus terjadi di perlintasan yang dijaga.
Tak jarang, kecelakaan itu juga menghambat dan mencelakakan perjalanan kereta api.
Joni menjelaskan padahal palang pintu kereta api sebenarnya digunakan untuk mengamankan perjalanan kereta api agar tidak terganggu pengguna jalan lain seperti kendaraan bermotor maupun manusia.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta pasal 110 ayat 4.
"Ada maupun tidak ada pintu di pelintasan sebidang, pengguna jalan wajib berhenti sejenak dan menoleh kanan kiri untuk memastikan tidak ada kereta yang akan melintas. Jika ada kereta yang akan melintas, maka pengendara wajib mendahulukan perjalanan kereta api," tegas Joni, dikutip dari siaran pers, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga
Joni menjelaskan bahwa perjalanan kereta api lebih diutamakan karena jika terjadi kecelakaan dampak dan kerugian yang ditimbulkan dapat lebih besar, sehingga pengguna jalan yang harus mendahulukan jalannya kereta api.
Maka dari itu pintu pelintasan utamanya difungsikan untuk mengamankan perjalanan kereta.
Di sisi infrastruktur, Joni menilai evaluasi pelintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, pelintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.94/2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan pasal 5 dan 6.
Kemudian, peningkatan dan pengelolaan pelintasan sebidang dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Wali Kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal tersebut sesuai dengan PM Perhubungan No.94/2018 pasal 2 dan 37.
"KAI bersama pemerintah terus bersinergi untuk meningkatkan keselamatan di pelintasan sebidang melalui berbagai upaya," jelas Joni.
