Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) berharap pemerintah memberikan insentif terhadap pelaku usaha warteg akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Pemberian insentif tersebut diharapkan mencegah lebih banyak warteg yang gulung tikar.
Ketua Umum Kowantara, Mukroni mengatakan kondisi usaha warteg saat ini baru pulih sekitar 30 persen sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia. Menurut dia, sejak awal pandemi dan diterapkannya pembatasan sosial, sekitar 50 persen warteg terpaksa gulung tikar.
“Dengan kenaikan BBM ini kami khawatir banyak yang tidak siap akhirnya gulung tikar. Oleh karena itu, ini sudah berjalan dampaknya. Mudah-mudahan teman-teman tidak ditinggalkan pelanggan [dengan menaikkan harga]. Kedua, bisa membayar kontrakan. Kita kan usaha kaum urban dari Tegal, sekarang aja sudah empot-empotan,” kata Makroni saat dihubungi, Selasa (6/9/2022).
Dia berharap permintaan Kowantara agar pemerintah melakukan pemutihan BI Checking dan bunga tertunggak yang ditanggung para pelaku usaha rakyat kecil UMKM. Sebelumnya, hal ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka September tahun lalu.
“Nah warteg ini banyak yang macet, kan. Ini yang kita minta, tapi pemerintah belum beri ini sih,” ujarnya.
Menurut Makroni, saat ini biaya sewa merupakan modal terbesar dari usaha warteg atau sekitar 70 persen. Rata-rata usaha warteg berbiaya sewa Rp30 juta per bulan.
Dengan adanya kenaikan harga BBM, dia mengatakan mau tidak mau usaha warteg akan menaikkan harga menu makanannya meski tidak lebih 20 persen.
“Kita [khawatir] akan ditinggal kalau dinaikkan sedikit juga, karena dikenal harga murah, kan. Pelanggan akan memilih alternatif lain, tapi kita juga nggak mungkin usaha rugi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan ini bukan pertama kalinya para UMKM menghadapi krisis yang disebabkan kenaikan harga BBM dan faktor lainnya.
Teten sangat optimis para pelaku UMKM mempunyai daya resiliensi yang luar biasa. "Ini kan bukan hal yang baru, ini proses bisnis biasa," ucap Teten, di Gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Di sisi lain, pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai antispasi terhadap inflasi yang terjadi ditengah ketidakpastian global.
"Karena ini bukan hanya di Indonesia, ini di seluruh dunia, kita masih cukup baik, inflasi kita masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi," jelas Teten.
