Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat penerapan sistem pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah keputusan kenaikan harga diambil pemerintah siang akhir pekan ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan komitmen awal untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar ke depan.
“Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan peraturan dengan digitalisasi ya ini diharapkan dengan metode ini kita bisa lebih mempertajam pemanfaatan BBM bersubsidi ini untuk yang membutuhkan,” kata Arifin saat konferensi pers di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022).
Kebijakan itu diambil lantaran sebagian besar konsumsi BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan demikian, alokasi anggaran subsidi untuk BBM selama ini tidak tepat sasaran.
“Banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM bersubsidi meskipun tergolong mampu, meskipun sudah ada pengawasan-pengawasan,” kata dia.
Belakangan pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite dari posisi awal Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, diikuti Solar subsidi dari harga awal Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Adapun pemerintah turut mengerek harga Pertamax non subsidi dari angka Rp12.500 ke posisi Rp14.500 per liter.
“Ini berlaku satu jam saat diumumkan penyesuaian harga ini dan akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” kata Arifin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerangkan langkah itu diambil pemerintah lantaran anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan terus mengalami peningkatan.
Sayangnya, dia menilai lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
"Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu," kata Jokowi.
