Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggaet Perum Bulog (Persero dan badan usaha pangan lainnya untuk mendukung program Tol Laut. Sebab, program di sektor logistik itu masih mengalami masalah disparitas muatan berangkat dan muatan balik.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mencatat bahwa voyage tol laut pada Agustus 2022 mencapai 13.509 twenty-foot equivalent per units (TEUs) untuk muatan berangkat.
Sementara itu, muatan balik pada periode tersebut tercatat masih lebih rendah yakni hanya 4.679 TEUs, atau lebih rendah hingga dua kali lipat muatan berangkat.
Oleh sebab itu, Arif menyebut pemerintah akan menggandeng badan usaha pangan untuk meningkatkan okupansi muatan.
"Kami koordinasi dengan Bulog atau badan usaha pangan untuk meningkatkan okupansi muatan [tol laut]," ujar Arif selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (1/9/2022).
Arif juga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan komoditas lokal guna meningkatkan muatan balik tol laut. Dia mengakui muatan berangkat dan balik yang masih tidak seimbang menjadi fokus dari program andalan Presiden Joko Widodo itu.
Baca Juga
Disparitas muatan, lanjut Arif, masih terjadi terutama di Papua dan Maluku.
Pada Juni 2022, data Kemenhub menunjukkan bahwa disparitas muatan berangkat dan balik tol laut sangat terlihat terutama pada trayek-trayek di daerah seperti Biak, Timika, dan Merauke. Pada saat itu, muatan berangkat tercatat sebesar 395 ton sedangkan muatan balik 0 ton.
Untuk diketahui, muatan tol laut di beberapa trayek tersebut dititipkan kepada kapal penyeberangan milik ASDP yang lebih kecil ukurannya, guna menyasar daerah-daerah terpencil.
Oleh sebab itu, Arif mengatakan akan terus mendorong upaya penyeimbangan antara muatan berangkat dan balik tol laut ke depannya.
"Dengan adanya keseimbangan muatan berangkat dan balik itu akan menurunkan disparitas harga [antardaerah]," tutupnya.
