Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bantuan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sekaligus mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
"Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Merdeka, Senin (29/8/2022).
Sri mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.
“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150.000 selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua,” ujarnya.
Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” jelasnya.
Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa dana sebesar Rp24,17 triliun untuk masyarakat membutuhkan ini akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dari APBN. Pokoknya nanti kami akan sampaikan. Kalau dari APBN kan beberapa alokasi itu kita akan terus yang sesuai dengan perpres 98/2022," katanya.
Disalurkan 1 September
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melanjutkan bahwa bantuan sosial pengalihan subsidi BBM akan mulai disalurkan per 1 September 2022 bersamaan dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat.
"Ya, saya kalau siapkan sekarang sudah siap sebetulnya [Bansos pengalihan subsidi BBM]. Namun, nanti per 1 September sekalian bansos yang normal yang rutin diberikan," ujarnya.
Risma pun mengimbau bahwa bansos pengalihan subsidi BBM agar dapat digunakan untuk kebutuhan pokok dan sehari-hari.
“Yang jelas tidak boleh untuk rokok, tidak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok. Sekali lagi, [bansos] pengalihan subsidi BBM, selama ini subsidinya kan diterima yang punya mobil-mobil bagus. Nah, sekarang itu digantikan ke orang yang miskin subsidi itu diberikan,” katanya.
Lebih lanjut, dia menjabarkan bahwa bansos pengalihan subsidi BBM akan disalurkan dalam dua termin, di mana masing-masing akan diserahkan sebesar Rp300.000, sehingga total setiap penerima akan mendapatkan sebesar Rp 600.000 dengan sasaran sebanyak 20,65 juta penerima.
Risma melanjutkan, data yang dijadikan rujukan pemerintah untuk penyaluran bansos pengalihan subsidi adalah data terakhir per September 2022 serta bansos akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
“[Iya ada data], kalau tidak bagaimana cara memberi [bansos]nya. Nanti yang satu kalinya saya akan lihat kondisi perekonomiannya, kita harus serahkan bulan apa karena pengalaman kita dengan PT Pos, sampai yang terjauh begitu, enggak sampai dua minggu kita sudah kelar. Ini juga untuk percepatan, PT POS punya kewajiban ngantar dan PT POS kewajibannya melaporkan kepada saya,” jelasnya.
