Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) mengimbau anggotanya menaikkan tarif maksimal sebesar 10 persen apabila pemerintah jadi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas terhadap naiknya jasa pengiriman.
Sekretaris Jenderal Asperindo Trian Yuserma mengatakan telah mengimbau anggotanya untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian proses bisnis yang mendorong efisiensi melalui digitalisasi. Menurutnya, efisiensi merupakan faktor penting supaya ongkos pengiriman tetap terjangkau.
Terlebih, sebelumnya, kenaikan harga avtur memicu anggotanya mengalihkan sebagian pengiriman dari moda udara ke moda darat.
“Kalau untuk menaikkan tarif maksimal 10 persen sesuai kondisi layanan atau Service Level Agreement atau SLA,” kata Yuserma, Kamis (25/8/2022).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah masih melakukan perhitungan dan pembahasan kebijakan yang tepat untuk menjadi solusi dari masalah subsidi energi yang meningkat pesat. Termasuk salah satunya opsi kenaikan harga BBM subsidi.
Arifin mengatakan ada rapat lintas kementerian yang akan dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto.
"BBM ini kita lakukan exercise. Ini aktif dan masif dilaksanakan, dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Termasuk juga nanti sore akan dilanjutkan kembali. Intinya adalah mencari skema yang pas. Mana yang paling baik," ungkap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/8/2022)
Menurut Arifin, tingkat inflasi Indonesia terakhir kali berada di level 4,94 persen Kontribusi kenaikan harga energi cukup besar, sekitar 1,6 persen.
Menurutnya, selama ini pemerintah akan membahas beberapa hal sebagai opsi kebijakan menekan subsidi. Pertama adalah perencanaan program pembatasan BBM Subsidi, dia mengatakan salah satunya adalah dengan melakukan digitalisasi di SPBU. Kemudian, yang kedua adalah kebijakan pemberian subsidi tepat sasaran berbasis orang.
Kemudian, kebijakan yang ketiga dibahas adalah mengenai penegakan hukum soal penyaluran subsidi di lapangan. Terakhir, opsi kebijakan kenaikan harga BBM Subsidi.
"Terkait kajian berapa yang akan naik harganya, ini masuk ke exercise kita. Kalau naik sekian, naik sekian, dampaknya apa ke inflasi. Ini butuh koordinasi dengan kementerian lain yang terkait juga," papar Arifin.
