Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan bahwa ketersediaan fiskal untuk penambahan anggaran subsidi energi tahun ini bergantung kepada penerimaan negara. Sepanjang tahun berjalan, penerimaan negara sangat ditopang oleh kenaikan harga komoditas.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa anggaran subsidi energi senilai Rp502 triliun berpotensi tidak cukup jika konsumsinya melebihi asumsi awal. Selain itu, harga minyak global dan nilai tukar yang tidak sesuai asumsi turut memengaruhi 'jebolnya' alokasi anggaran subsidi energi.
Menurutnya, ruang penambahan anggaran subsidi energi akan sangat bergantung kepada kinerja penerimaan negara. Pasalnya, APBN sudah jor-joran mengeluarkan Rp502 triliun untuk subsidi energi tahun ini berdasarkan asumsi awal, sehingga jika asumsi itu meleset kebutuhan anggarannya bisa melonjak.
"Apakah itu ada slotnya atau tidak, itu kita lihat perkembangan penerimaan negara. Kalau penerimaan negara kemudian bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi seperti Rp502 triliun tadi," ujar Isa pada saat diwawancarai usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Rabu (24/8/2022).
Kondisinya berbeda jika penerimaan negara lantas menjadi landai, terutama jika commodity boom sudah tidak terjadi pada semester II/2022. Jika hal tersebut terjadi, menurut Isa, pemerintah akan tetap mengacu kepada perhitungan Rp502 triliun.
"Kalau kemudian penerimaan negara landai menjadi biasa-biasa saja, sudah diperhitungkan di Rp502 triliun berarti. Nambah lagi dari mana ini?" katanya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa saat ini berbagai asumsi makro dalam penganggaran subsidi energi sudah tidak sesuai kondisi. Misalnya, tingkat konsumsi BBM berpotensi menyentuh 29 juta kiloliter, padahal penambahan subsidi menggunakan asumsi 23 juta kiloliter.
Harga minyak dunia masih bergerak di US$104,9 per barrel, padahal pemerintah mematok asumsi US$100 per barrel. Lalu, nilai tukar rupiah pun masih bergerak di kisaran 14.750, sementara asumsi APBN adalah di 14.450.
Dia memperkirakan bahwa jika kondisi itu terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp700 triliun. Perhitungan itu bahkan hanya mencakup pertalite dan solar, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.
"Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022).
