Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sinyal Harga BBM Pertalite Cs. Naik Menguat, Ekonom Minta Cuan APBN untuk Subsidi Energi

"Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi?," tanya Bhima.
Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menggunakan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambal subsidi energi, di tengah rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Pertalite dapat ditunda.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, sepanjang Januari hingga Juli 2022 subsidi energi baru terserap Rp88, triliun berdasarkan data APBN Kita. Sementara APBN tengah surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB pada Juli 2022.

Itu artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk mendorong penerimaan negara sehingga dia mempertanyakan mengapa surplus tersebut tak digunakan untuk menambal subsidi energi.

"Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi," katanya kepada Bisnis, Minggu (21/8/2022).

Menurut dia, solusi terbaik adalah dengan pemerintah merevisi aturan untuk menghentikan solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. Dengan menutup kebocoran solar, kata dia, negara bisa menghemat pengeluaran subsidi. Pasalnya, 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.

"Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite," tegasnya.

Di samping itu, pemerintah juga dapat secara paralel memangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan resminya hari ini, Minggu (21/8/2022) menyampaikan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.  Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," katanya.

Asal tahu saja, tingginya harga minyak mentah dunia telah memicu besarnya gap antara harga keekonomian dan harga  jual pertalite dan solar, yang berimbas pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

APBN sendiri telah menanggung subsidi dan kompensasi energi hingga mencapai Rp502 triliun. Angka tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun jika tidak ada penyesuaian kebijakan.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menyusun sejumlah skenario subsidi dan kompensasi energi, termasuk skenario pembatasan volume.

Selain itu, Luhut mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper