Bisnis.com, JAKARTA - Alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) naik menjadi Rp479,1 triliun untuk RAPBN 2023 atau naik 11 persen dari anggaran tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp431,5 triliun.
Naiknya alokasi anggaran perlinsos pada RAPBN 2023 disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Selasa lalu (16/8/2022).
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menyampaikan, adanya kenaikan anggaran perlinsos menunjukkan komitmen Jokowi guna memastikan pemerintah bisa memberi perlindungan kepada masyarakat rentan dari ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global.
Selain itu, perlinsos juga akan disempurnakan dengan konsep sepanjang hayat. Artinya, pemerintah harus memberi perlindungan kepada masyarakat rentan di setiap tahapan usia. Sejak dalam usia 0 tahun, anak, dewasa, sampai lansia akan dipastikan mendapatkan perlindungan.
"Cakupan sepanjang hayat juga meliputi perlindungan kepada kelompok penyandang disabilitas," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (17/8/2022).
Adanya kenaikan anggaran perlinsos, kata Abraham, diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi program perlindungan sosial akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta pemberian subsidi tepat sasaran berbasis manfaat.
Disamping itu, reformasi program perlinsos yang disampaikan Jokowi akan diarahkan pada perbaikan data penerima melalui pembentukan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, sehingga data penerima manfaat perlindungan sosial dipastikan termutakhir.
Menurutnya, perbaikan data sasaran perlu diperbaiki agar anggaran perlinsos yang besar tadi bisa betul-betul mempercepat penurunan angka kemiskinan. Selain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus disempurnakan, pemerintah juga akan membangun data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
"Sementara itu, KSP yang bertugas mengawal program prioritas nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo, memastikan bahwa seluruh data sosial ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah akan terintegrasi secara aman," ujarnya.
