Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah bayar biaya kompensasi energi, yaitu bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG.
Dia mengatakan pemerintah realisasi belanja negara hingga Juli 2022 mencapai Rp1.444,8 triliun atau 46,5 persen terhadap total APBN 2022. Adapun, total belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp490,7 triliun atau 51,9 persen dari total APBN.
Sri Mulyani menuturkan belanja non-K/L nilainya cukup tinggi, yaitu Rp540,6 triliun atau 39,9 persen terhadap APBN.
"Jangan lupa untuk belanja non-K/L ini komponennya yang sangat-sangat penting adalah subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Ini sudah kami bayarkan seluruh kekurangan kompensasi dari tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).
Menurutnya, dalam belanja non-K/L juga ada pembayaran untuk THR dan Gaji ke-13 para pensiunan. Pemerintah juga menggunakan anggaran non-K/L untuk membayar jaminan kesehatan untuk apatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran kompensasi pada APBN 2022 yang sudah disepakati oleh Badan Anggaran DPR RI nilainya mencapai Rp293,5 triliun. Angka tersebut melonjak dibandingkan biaya kompensasi 2021 yang hanya mencapai Rp48 triliun.
Baca Juga
Dia mengatakan biaya kompensasi yang dibayar pemerintah disebut shock absorber untuk menahan agar harga energi tidak naik.
"Dari Total Rp293,5 triliun, kami sudah membayarkan Rp104,8 triliun. Bayangkan tahun lalu, kami belum membayarkan satu rupiah pun untuk kompensasi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
