Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Elly mengaku terkejut dengan pernyataan Kepala Negara di perayaan Hari Buruh Internasional (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Sebab, Presiden Prabowo sebelumnya hanya menggemakan terkait pembentukan Satgas PHK.
“Itu hadiah ya, karena kami enggak pernah mendengar itu [membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh]. Tadi tiba-tiba beliau menjelaskan itu, kami juga kaget. Karena kemarin itu statement beliau adalah Satgas PHK,” kata Elly saat ditemui di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dia menjelaskan Dewan Buruh yang terdiri atas para pimpinan buruh nasional akan duduk bersama untuk menumpahkan ide dan gagasan terkait situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Nantinya, Dewan Buruh secara bersama akan membahas mulai dari upah yang layak bagi buruh, kesejahteraan hingga jaminan sosial.
Dia menjelaskan para pimpinan buruh akan bertemu di Istana Bogor dalam waktu dekat dan menunggu undangan tersebut.
“Tadi pas lagi ngobrol-ngobrol, ‘segera ya, siap ya’, siap. Jadi kita kan enggak mungkin telepon beliau, kapan Pak? Tapi kalau misalnya istana memanggil, kami ready,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, KSBSI nantinya akan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang selama ini dibuat dari atas ke bawah atau pendekatan top-down.
“Maunya harus mendengar dari kita yang melihat pasar, tuntutan pasar. Jadi kita nanti mengatakan bahwa misalnya skill apa yang dibutuhkan pasar,” ujarnya.
Di samping itu, Elly menuturkan, dengan adanya Dewan Buruh, maka para buruh akan menyelaraskan keahlian yang dimiliki dengan permintaan pasar.
“Selama ini kalau misalnya pemerintah membuat sebuah undang-undang, katanya kita ada upskilling, reskilling, lalu dibuat training-training untuk meningkatkan keahlian, tapi enggak sesuai dengan permintaan pasar,” tuturnya.
Selain itu, para pimpinan buruh juga akan mengambil sikap terkait PHK massal hingga tarif timbal balik alias resiprokal Donald Trump.
Namun, Elly menyebut, salah satu fokus awal yang akan dibahas adalah terkait regulasi ketenagakerjaan yang baru dengan memperluas jaminan sosial, termasuk memasukkan ojek online (ojol) maupun pekerja digital ke dalam regulasi ibu.
“Sekarang kan Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya melindungi pekerja yang bekerja formal, tidak ada untuk informal, tidak ada pekerja digital, jadi nanti kita akan meminta itu dimasukkan,” terangnya.
Kado Buruh dari Prabowo
Dalam perayaan May Day 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan sederet kado kepada para buruh, salah satunya dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya, tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah memberi nasihat kepada presiden terkait UU maupun regulasi yang selama ini tidak memihak kepada buruh.
“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasehat kepada Presiden mana UU yang nggak beres dan nggak melindungi beres mana regulasi yang nggak benar dan segera akan kita perbaiki,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Orang nomor satu di RI itu juga berjanji segera menghapus outsourcing dalam waktu dekat, tetapi harus tetap menjaga kepentingan para investor.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing tapi kita juga harus realistis kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” ungkapnya.
Pasalnya, lanjut Prabowo, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air, maka tidak ada pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja.
