Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan beragam cara untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan mengakses keuangan, baik untuk perempuan maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lantaran UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Women in Fintech: Empowering the Next Generation Forum di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis (11/8/2022).
Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif Indonesia atau DNKI baru 65,4 persen orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening pada 2021. Itu artinya, masih ada sekitar 35 persen orang dewasa yang belum memiliki rekening.
Minimnya akses terhadap produk dan layanan keuangan tentu menjadi salah satu alasan mengapa UMKM di Indonesia perlu berbenah dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
"Jadi kami ingin memiliki kualitas pekerjaan yang lebih baik dan itu juga terkait dengan kemampuan mengakses keuangan, terutama pada pemberdayaan," katanya.
Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara untuk mempermudah UMKM dalam memasarkan produknya.
Baca Juga
Mengenai perpajakan misalnya. Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah sebetulnya telah menetapkan pajak penghasilan (PPh) Final untuk pajak UMKM, dimana pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat tumbuh.
"Mereka memiliki pajak penghasilan final yang sangat rendah hanya 0,5 persen," katanya.
Pemerintah juga memiliki Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Selain itu, pemerintah juga telah bekerjasama dengan banyak sektor keuangan untuk memberikan kredit bagi para pelaku UMKM.
Ini semua, jelas Sri Mulyani dialokasikan dalam anggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pemerintah dapat terus menerus memberdayakan peran UMKM, terutama perempuan.
