Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran untuk penyaluran subsidi hingga akhir tahun aman karena APBN masih surplus serta terdapat alokasi cadangan dari program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PC-PEN.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Juli 2022, pemerintah telah merealisasikan belanja kompensasi energi Rp104,8 triliun. Total pagu anggaran kompensasi energi, yakni untuk bahan bakar minyak (BBM), liquid petroleum gas (LPG), dan listrik adalah Rp293,5 triliun.
Adapun, realisasi penyaluran subsidi tercatat telah mencapai Rp116,2 triliun, yang diantaranya mencakup percepatan pencairan kurang bayar atas subsidi energi 2021. Namun, masih terdapat risiko gejolak harga energi global, yang bisa menambah beban anggaran.
Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp520 triliun untuk kompensasi dan energi pada tahun ini. Memang anggarannya belum terealisasi seluruhnya, tetapi gejolak harga energi perlu diantisipasi, terutama jika terus naik melebihi asumsi dalam pagu anggaran.
Meskipun begitu, Sri Mulyani menyebut bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam kondisi aman jika terdapat limpahan risiko yang mendorong harga energi. Alasannya, terdapat 'dana darurat' dari kondisi APBN yang surplus.
"Subsidi pada semester II/2022 lebih bisa diamankan karena kita memiliki posisi yang masih relatif surplus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (11/8/2022).
Baca Juga
Pada Juli 2022, APBN mencatatkan surplus Rp106,1 triliun atau setara 0,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN tercatat surplus tujuh bulan berturut-turut atau sejak Januari 2022.
APBN memang diesain untuk defisit pada akhir tahun, dengan outlook terbaru di angka defisit 3,92 persen. Namun, Sri Mulyani menyebut bahwa outlook itu lebih rendah dari target defisit APBN dalam Peraturan Presiden 98/2022, yakni 4,5 persen, sehingga terdapat ruang fiskal cadangan yang besar.
Selain itu, menurutnya, realisasi anggaran kesehatan dalam program PC-PEN masih rendah sehingga terdapat cadangan tambahan. Hingga Juli 2022, realisasinya baru Rp32,3 triliun atau 26,3 persen dari pagu Rp122,54 triliun.
Rendahnya realisasi itu tidak serta merta buruk, karena menurut Sri Mulyani menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 terkendali, sehingga tidak terjadi belanja terkait pandemi sebesar dugaan awal.
"Dalam PC-PEN kita masih ada cadangan, Rp18 triliun. Jadi kalau Bapak Presiden menyampaikan masyarakat perlu dibantu [jika terdapat risiko atas kenaikan harga energi], cadangan bantuan sosial ini memang didesain jika guncangan harga, BBM, listrik, tidak bisa tertahan dan harus dilakukan adjustment, maka perlu bantuan sosial tambahan," katanya.
