Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan masyarakat yang tak memiliki pendapatan tidak perlu membayar pajak. Bahkan, masyarakat yang tidak mampu justru mendapatkan bantuan dari negara, seperti Program Keluarga Harapan, sembako dan lainnya.
Untuk itu, dia menilai pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat perlu makin direvitalisasi. Pasalnya, tantangan keuangan saat ini makin kristis lantaran masyarakat perlu memahami mengapa seseorang sebagai warga negara yang memiliki pendapatan wajib membayar pajak.
"Terus ada yang bilang, 'Bu masa rakyat kecil harus bayar pajak?' Rakyat kecil kalau dia nggak punya pendapatan, dia nggak bayar pajak. Negara malah yang bantuin dia," dalam Podkabs Episode 6 di YouTube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Selasa (9/8/2022).
Kewajiban membayar pajak hanya diwajibkan untuk orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun besar PTKP saat ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan adalah Rp54 juta setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau penghasilan sebulan minimal Rp4,5 juta.
Setiap tanggungan, PTKP ditambah Rp4,5 juta. Ini Artinya, jika penghasilan belum sebesar PTKP tidak perlu membayar pajak.
"Pajak itu kayak gotong royong, kalau nggak mampu ya nggak bayar pajak. Yang mampu bayar pajak, bayarnya sesuai dengan rate kemampuannya. Makin kaya dia, Rp5 miliar pendapatannya, dia bisa masuk 35 persen per tahun. Jadi itu aspek gotong royong yang dibangun," jelasnya.
Baca Juga
Dia juga menegaskan, semua uang pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat seperti pembangunan jalan, pengadaan listrik, serta tuntutan lainnya yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa Indonesia.
"Semua uang pajak yang dibayarkan kembali ke mereka. Negara ini kalau mau menjadi besar kita sendiri yang harus membangun bersama," pungkasnya.
