Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia akan menghentikan ekspor timah dan bauksit setelah sebelumnya telah menghentikan ekspor nikel.
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghentikan ekspor timah dan bauksit pada tahun ini. Dia menuturkan, hal itu dilakukan untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang memiliki nilai tambah.
"Setelah nikel ini, meskipun belum rampung di WTO, akan kita setop lagi, tahun ini mungkin timah atau bauksit setop," kata Jokowi dalam acara Silaturahmi di PPAD, Sentul, Jawa Barat, dikutip dari Youtube Setpres, Jumat (5/8/2022).
Jokowi mengatakan dirinya akan memerintahkan BUMN untuk mengolah timah dan bauksit menjadi produk yang bernilai tinggi. BUMN nantinya dapat bekerja sama dengan swasta.
"Kalau BUMN sama swasta belum siap teknologinya, mengambil partner enggak apa-apa. Partner asing untuk transfer teknologi enggak apa-apa, kenapa kita alergi? Tapi pabrik, industrinya ada di dalam negeri," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menuturkan, sejak zaman VOC, Indonesia selalu mengekspor bahan minerba mentah. Menurutnya, hal tersebut harus segera dihentikan meski nantinya Indonesia harus menghadapi gugatan dari sejumlah negara.
"Kita sejak zaman VOC, ekspornya bahan mentah. Bahan mentah, memang itu paling enak. Batu bara keruk langsung kirim bahan mentah, nikel keruk kirim bahan mentah, tembaga keruk, Freeport kirim bahan mentah. Bertahun-tahun kita menikmati itu dan lupa menyiapkan fondasi industrialisasinya," ujarnya.
Jokowi kemudian memberikan contoh bahwa Indonesia selama bertahun-tahun mengekspor bahan mentah nikel. Dia menyebut pada 2014 nilai ekspor bahan mentah nikel hanya US$1,1 miliar atau sekitar Rp15 triliun per tahun. Namun, begitu ekspor bahan mentah dihentikan dan nikel diolah menjadi produk yang bernilai tinggi, nilai ekspor melambung menjadi Rp300 triliun di 2021.
"Tapi kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka silakan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi," tegas Jokowi.
Jokowi mengatakan sampai sekarang, gugatan itu belum selesai karena Indonesia juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Dia menegaskan, Indonesia berhak memutuskan untuk mengolah hasil tambangnya sendiri.
"Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya, industrinya beralih ke Indonesia," ujarnya.
Presiden pun mengungkapkan manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari melakukan industrialisasi. Pertama, pajak kepada pemerintah akan melompat.
Kedua, lapangan kerja juga ada di Indonesia, bukan di negara lain. Dia menyebut, industrialisasi akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak.
