Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun profesional untuk terus mengisi ruang publik dengan informasi data dan berbagai narasi yang mencerminkan kondisi bangsa saat ini.
"Jangan sampai negara kita akan dibanjiri dan didominasi oleh informasi-informasi yang tidak benar [haoks] yang terus menerus diproduksi oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang fokus untuk memajukan dirinya dan fokus untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta membangun untuk menjadi negara yang maju, adil dan makmur," katanya dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (4/8/2022).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menjadi salah satu kementerian pertama yang tidak hanya sekedar memenuhi Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi dan bahkan respon publik terhadap informasi yang diberikan oleh Kemenkeu.
Oleh karena itu, dia menghargai seluruh pejabat maupun petugas yang ada di Kemenkeu yang bertugas memberikan publikasi informasi publik kepada masyarakat mengenai seluruh data-data informasi dan cara kerja Kemenkeu.
Sri Mulyani menyampaikan hal ini merupakan suatu cerminan tanggung jawab publik yang ada di Kemenkeu untuk terus bersikap transparan, terbuka dan akuntabel.
Pemerintah sendiri telah melakukan komitmen dalam keterbukaan informasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi publik yang akurat, tepat waktu dan berkualitas.
"Jangan kita berpangku tangan sehingga ruang publik diisi oleh informasi yang hoaks dan memang dipelintir untuk tujuan tidak baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
