Bisnis.com, JAKARTA - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawal proyek strategis Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat dari 208 proyek dan 10 program yang dikawal terdapat 150 isu yang harus diselesaikan. Permasalahan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) itu hingga semester I/2022 sebagian besar masih terkait isu pengadaan lahan yaitu sebesar 27 persen.
"Paling banyak adalah dalam hal pengadaan tanah," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo kepada awak media, Selasa (26/7/2022).
Berdasarkan catatan KPPIP, terdapat 41 proyek yang mengalami isu pengadaan tanah, terutama karena belum selesainya proses pembebasan tanah, belum terbitnya izin pelepasan kawasan hutan, hingga adanya sengketa lahan.
"Kita sudah punya peraturan pemerintah terkait pengadaan tanah tapi tetap ini masih muncul karena adanya konflik-konflik di lapangan dan terkait juga dengan tata ruangnya dan juga sengketa di lahan ini yang harus kita selesaikan," ujarnya.
Dalam tahap perencanaan dan penyiapan misalnya, terdapat 26 proyek yang mengalami isu tersebut. Kemudian dalam perizinan ada 31 proyek yang mengalami isu perizinan.
Selain itu, 15 proyek mengalami permasalahan isu pendanaan dan pembiayaan lantaran terbatasannya anggaran dengan adanya program pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Ini kemudian membuat pihaknya harus melihat kembali proyek-proyek prioritas yang harus dialokasikan dananya.
Kemudian, di dalam konstruksi terdapat 37 proyek yang mengalami isu konstruksi terutama karena kekurangan tenaga kerja, ketersediaan material yang belum memadai, kondisi cuaca dan lainnya.
