Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pertemuan ketiga Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) G20 Indonesia merupakan situasi yang sangat menantang dan sulit.
Pasalnya, tantangan perekonomian dan diskusi di dalam forum G20 saat ini jauh lebih kompleks, terutama akibat perang Rusia vs Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini.
Pada pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) yang berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2022, negara G20 telah menyepakati sejumlah hal, meski tidak menghasilkan pernyataan bersama atau komunike. Salah satu yang disepakati dalam forum tersebut kata Sri Mulyani adalah pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund atau FIF).
“Jadi kami sudah menyampaikan dan kami mendapat dukungan dari negara anggota serta organisasi internasional, dan bahkan dari pertemuan dua hari ini, kami menerima lebih banyak dukungan tidak hanya dalam bentuk ide, tetapi juga kontribusi hingga US$1,28 miliar,” katanya dalam konferensi pers 3rd FMCBG Meeting G20 Indonesia, Sabtu (16/7/2022).
Dalam hal ini, kata dia, negara G20 juga masih akan melanjutkan pembicaraan mengenai tata kelola dan kebijakan pembiayaan untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi Covid-19.
Sri Mulyani mengatakan hal itu berlaku erutama untuk negara berpendapatan rendah (lower income) dan negara berkembang (emerging market).
“Jadi itu benar-benar sebuah pencapaian. Ini terlepas dari konteks dan situasi global karena G20 berkomitmen mempersiapkan dunia untuk dapat merespon lebih baik situasi pandemi berikutnya sehingga hasil yang disepakati yang dikomunikasikan sangat nyata,” jelasnya.
Dalam fokus pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan, kata Sri Mulyani, seluruh anggota mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dan tujuan dari Paris Agreement terkait perubahan iklim bentuk komitmen pengurangan emisi co2 atau bahkan net zero emission.
Pembahasan lainnya, kata Sri, yaitu mengenai perpajakan internasional. Negara G20 fokus membahas implementasi dan persiapan implementasi kedua pilar perpajakan internasional.
“Kita sekarang membahas implementasi dan persiapan untuk implementasi pilar satu dan pilar dua, yang juga sedang dibahas, disepakati, dan didukung oleh semua negara anggota, termasuk OECD dan organisasi internasional lainnya,” ujar Sri Mulyani.